REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Paradigma baru diusung Indonesia dalam menghadapi tantangan global seperti pandemi, ekonomi yang suram hingga perang. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi di Sidang Umum ke-77 PBB di New York mengatakan, kolaborasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan atas kondisi dunia yang tengah bergejolak saat ini.
"Indonesia menawarkan tatanan dunia yang berbasis paradigma baru, paradigma win-win, bukan zero-sum. Paradigma merangkul, bukan mempengaruhi (containment). Paradigma kolaborasi, bukan kompetisi. Ini adalah solusi transformatif yang kita butuhkan," tegas Retno dalam pembukaan pidato di SMU PBB di New York, Senin (26/9/2022) waktu setempat.
Menurut Retno prinsip paradigma baru ini penting untuk menyalakan kembali spirit perdamaian. Sebab, kurangnya kepercayaan antar negara memicu kebencian dan ketakutan sehingga dapat berujung pada konflik yang sudah terjadi di berbagai belahan dunia. Untuk itu kepercayaan antar negara harus diubah menjadi kepercayaan strategis.
"Ini harus diawali dengan penghormatan terhadap hukum internasional. Prinsip kedaulatan dan integritas wilayah tidak bisa ditawar dan prinsip-prinsip ini harus senantiasa ditegakkan. Penyelesaian masalah secara damai harus menjadi satu-satunya solusi untuk setiap konflik," ujar Retno kepada SMU PBB ke-77.
Retno mengatakan, paradigma ini penting juga untuk membangkitkan tanggung jawab terhadap pemulihan global. Retno mencatat saat ini, solidaritas global semakin menyurut dilihat dari diskriminasi perdagangan terjadi di mana-mana hingag monopoli rantai pasok global.
Selain itu, tata kelola ekonomi global dimanfaatkan untuk kepentingan negara kuat. Oleh karenanya, dunia menaruh harapan kepada G20.
Indonesia sebagai presiden G20 tahun ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dan mengharapkan hasil nyata dari serangkaian pertemuan di G20. "G20 tidak boleh gagal jadi katalis pemulihan dunia. Kita tidak boleh membiarkan pemulihan global tersandera oleh geopolitik," tegas Retno.
Di sisi lain, paradigma baru juga dibutuhkan untuk mencapai Agenda Pembangunan 2030 dan memerangi perubahan iklim. Ini juga dibutuhkan untuk memperkuat kemitraan regional.
Retno menuturkan bahwa arsitektur regional tidak semestinya digunakan untuk mengurung dan mengalienasi negara tertentu. Arsitektur regional harus dapat mendukung upaya menjaga perdamaian dan stabilitas, bukan justru membahayakannya.
"ASEAN adalah contoh di mana paradigma kolaborasi selalu dikedepankan. Dengan semangat itulah, Indonesia akan memimpin ASEAN sebagai Ketua tahun depan. Indonesia berkomitmen untuk memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN agar ASEAN tetap penting bagi rakyat, kawasan, dan dunia," ujarnya.
Retno menyinggung krisis di Myanmar di mana negara tersebut menjadi anggota ASEAN. Indonesia sangat prihatin dengan kurangnya komitmen militer Myanmar dalam menerapkan Five-Point Consensus.
"ASEAN harus terus maju dan tidak tersandera oleh situasi di Myanmar. Dukungan dari komunitas internasional, khususnya negara-negara tetangga Myanmar, sangat penting untuk mengembalikan demokrasi di Myanmar,” kata Retno.
Selain itu, Retno menegaskan bahwa paradigma kolaborasi harus menjadi spirit bagi PBB sendiri. Pendekatan yang inklusif harus dikedepankan sebab suara seluruh negara diperlakukan secara setara.
"Suara setiap negara, besar maupun kecil, harus didengarkan di forum PBB. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi PBB dan pembaharuan multilateralisme agar sesuai dengan tuntutan zaman," tegasnya lagi.
"Saya percaya dengan bekerja bersama-sama dan mengadopsi paradigma baru, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua. Sekarang bukan saatnya lagi kita hanya berbicara. Sekarang adalah saatnya bagi kita untuk melakukan apa yang kita sampaikan," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
