Friday, 15 Jumadil Awwal 1444 / 09 December 2022

Lahan Pertanian di Makassar Menyusut 600 Hektare dalam 10 Tahun

Selasa 27 Sep 2022 01:27 WIB

Rep: Antara/ Red: Christiyaningsih

Lahan pertanian di Makassar selama kurun waktu 10 tahun telah menyusut hingga 600 hektare. Ilustrasi.

Lahan pertanian di Makassar selama kurun waktu 10 tahun telah menyusut hingga 600 hektare. Ilustrasi.

Foto: Republika/Bowo Pribadi
Susutnya lahan pertanian dapat timbulkan berbagai dampak termasuk ancam suplai pangan

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan lahan pertanian di Makassar selama kurun waktu 10 tahun telah menyusut hingga 600 hektare.

"Ini mengkhawatirkan karena lahan pertanian di kota ini setiap tahunnya menyusut dan data yang kami miliki itu dalam 10 tahun telah menyusut 600 hektare," ujarnya di Makassar, Senin (26/9/2022).

Baca Juga

Danny, sapaan akrab Ramdhan Pomanto, mengatakan sebelum lahan pertanian di Makassar habis karena pembangunan, maka pihaknya mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dia menyatakan, LP2B itu sangat penting sebagai respons atas adanya ancaman dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan akibat banyaknya alih fungsi lahan pertanian dari waktu ke waktu.

"Ini kalau tidak dilakukan langkah antisipasi dari sekarang, maka lahan pertanian di Makassar hanya akan menjadi sejarah," katanya.

Langkah antisipasi diperlukan agar lahan pangan pertanian dapat dipertahankan baik sebagai penopang suplai pangan, penjaga keseimbangan ekologis, serta sebagai destinasi wisata sejarah dan agrowisata.

Menurut dia, alih fungsi lahan pertanian ke bukan pertanian menjadi fenomena yang terjadi hampir di semua wilayah, khususnya di perkotaan. Danny mengatakan di Kota Makassar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah terjadi penyusutan lahan sawah setidaknya seluas 600 hektare dan yang tersisa saat ini adalah 2.035 hektare.

Menurutnya, berkurangnya luas lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian secara signifikan merupakan ancaman terhadap penurunan jumlah produksi pangan, hilangnya investasi pembangunan irigasi dan sarana pertanian. Selain itu juga hilangnya hamparan efektif untuk menampung kelebihan air yang membantu mengurangi banjir serta hilangnya kesempatan kerja bagi petani penggarap, buruh tani, dan lapangan kerja sektor pertanian lainnya.

"Untuk itulah diperlukan komitmen yang kuat serta upaya strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif guna melaksanakan ketentuan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan," terangnya.

Danny menuturkan perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. "Penetapan LP2B merupakan program nasional yang menegaskan bahwa untuk tetap dapat memenuhi pangan bagi 273 juta penduduk Indonesia dan antisipasi krisis pangan, maka pengelolaan yang berkaitan dengan pangan serta pembangunan pertanian harus dilaksanakan secara cermat dan serius," ucapnya.

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA