Senin 26 Sep 2022 17:52 WIB

BIN Disebut akan Rekrut Hacker Atasi Kejahatan Siber

Hacker yang direkrut adalah anak-anak muda dengan keahlian di bidang siber.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Indira Rezkisari
Hacker (ilustrasi). BIN akan merekrut anak-anak muda yang memiliki kemampuan meretas untuk memperkuat sistem pertahanan siber Tanah Air.
Foto: pixabay
Hacker (ilustrasi). BIN akan merekrut anak-anak muda yang memiliki kemampuan meretas untuk memperkuat sistem pertahanan siber Tanah Air.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR menggelar rapat kerja tertutup dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan. Usai rapat, anggota Komisi I Nurul Arifin mengatakan bahwa lembaga tersebut akan merekrut anak-anak muda yang memiliki kemampuan meretas untuk mengatasi kejahatan siber.

"Mereka mendapat pendidikan juga dari cyber IT negara lain yang diikutsertakan tenaga ahli BIN dan rekrutmen anak-anak muda yang punya spek hackers dilakukan. Jadi supaya siap untuk menangani atau melakukan pencegahan terhadap kejahatan siber," ujar Nurul di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/9/2022).

Baca Juga

Ia mengungkapkan, BIN menyebut bahwa Indonesia adalah pasar yang seksi untuk kejahatan siber. Pasalnya, pengguna internet yang banyak tersebut tak diikuti oleh disiplin dari para penggunanya.

"Masukan beliau, pengguna Indonesia tidak disiplin gunakan IT, mudah beri data pribadi kita. Misal untuk minta KK (kartu keluarga), itu lebih baik kalau bisa dicegah, tidak usah dikasih kalau tidak perlu-perlu banget," ujar Nurul.

Dengan kuatnya pencegahan terhadap kejahatan siber, masyarakat bisa tidak terlalu mengandalkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Namun, penguatan tersebut juga harus didukung oleh pengguna internet untuk tak mudah memberikan data pribadinya.

"BIN juga punya program yang sangat komprehensif menurut saya dan juga ini untuk peretasan data menjelang Pemilu 2024 di Kemendagri atau pun di KPU itu biasanya itu adalah institusi yang strategis yang biasanya terjadi kebocoran data menjelang pesta demokrasi tersebut," ujar Nurul.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement