Monday, 4 Jumadil Awwal 1444 / 28 November 2022

Arab Saudi Apresiasi Pidato PM Israel Soal Solusi Dua Negara

Sabtu 24 Sep 2022 15:07 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Ani Nursalikah

Pemrotes Palestina berdebat dengan pasukan Israel selama bentrokan setelah demonstrasi menentang pemukiman Israel di tanah desa Kafr Qadoum, dekat kota Nablus, Tepi Barat, 23 September 2022. Arab Saudi Apresiasi Pidato PM Israel Soal Solusi Dua Negara

Pemrotes Palestina berdebat dengan pasukan Israel selama bentrokan setelah demonstrasi menentang pemukiman Israel di tanah desa Kafr Qadoum, dekat kota Nablus, Tepi Barat, 23 September 2022. Arab Saudi Apresiasi Pidato PM Israel Soal Solusi Dua Negara

Foto: EPA-EFE/ALAA BADARNEH
Menurutnya, komentar Lapid positif untuk melanjutkan perundingan damai.

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud mengapresiasi pidato Perdana Menteri Israel Yair Lapid tentang solusi dua negara di Majelis Umum PBB. Menurutnya, komentar Lapid positif untuk melanjutkan perundingan damai Israel-Palestina.

 

Baca Juga

“Perdamaian membutuhkan pembicaraan langsung antara Israel dan Palestina,” kata Pangeran Faisal saat diwawancara Al Arabiya, Jumat (23/9/2022).

 

Saat berpidato di Majelis Umum PBB pada Kamis (22/9/2022) lalu, Yair Lapid menyinggung tentang solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. “Kesepakatan dengan Palestina, berdasarkan dua negara untuk dua bangsa, adalah hal yang tepat untuk keamanan Israel, untuk ekonomi Israel dan untuk masa depan anak-anak kita,” katanya.

 

Dia menambahkan kesepakatan apa pun akan dikondisikan pada negara Palestina yang damai dan tidak mengancam keamanan Israel. Lapid menjadi pemimpin Israel pertama yang menyinggung kembali tentang solusi dua negara Israel-Palestina di Majelis Umum PBB selama bertahun-tahun.

Menanggapi pidato Lapid, anggota senior Organisasi Pembebasan Palestina, Wasel Abu Youssef, mengatakan, solusi dua negara hanya bisa terealisasi jika Israel menghentikan perluasan permukiman ilegal di wilayah Tepi Barat dan mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan Palestina. “Siapa pun yang menginginkan solusi dua negara harus menerapkannya di lapangan,” ucapnya.

Palestina telah mundur dari perundingan damai dengan Israel yang dimediasi Amerika Serikat (AS) pada Desember 2017 lalu. Langkah itu diambil setelah mantan presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Palestina menilai AS tidak menjadi mediator yang netral karena terbukti membela atau mendukung kepentingan politik Israel.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA