REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menilai Dewan Kolonel tidak perlu dibentuk banyak untuk mengusung ketua DPR Puan Maharani maju sebagai calon presiden (capres) 2024 mendatang.
Rudy mengatakan sebenarnya Dewan Kolonel tidak diperlukan karena juga tidak ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART). Menurutnya hanya DPP, DPD dan DPC yang masuk ke dalamnya.
"Sikap Pak Sekjen (Hasto Kristiyanto-Red) tepat, makanya Bu Mega tidak ada itu AD/ART partai. Adanya DPP, DPD, DPC membawahi PAC, ranting, anak ranting, badan dan sayap, tidak ada dewan seperti itu," ujar mantan Wali Kota Solo tersebut.
Bahkan, jika untuk mengusung nama pasangan calon (paslon) jadi capres yang sudah ditentukan oleh ketua umum yakni Puan, Rudy mengatakan cukup dengan dewan yang ada. Pernyataan Rudy selaras dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Pusat (DPP) PDIP Hasto Kristiyanto soal AD/ART PDIP tak mengatur pembentukan Dewan Kolonel.
"Kita itu udah punya DPP, DPD, DPC,PAC ranting, anak ranting, badan dan sayap partai. Sudah sesuai dasarnya, jadi ngapain cari yang lain, udah jelas," katanya menegaskan.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Johan Budi Sapto Pribowo mengusulkan dibentuk Dewan Kolonel sebagai loyalis Puan. Namun, kelompok tersebut bukanlah bentukan DPP ataupun Fraksi PDIP.
Tugas Dewan Kolonel tersebut bertugas mempromosikan Puan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing dari anggotanya. Tujuannya jelas agar menjadikan Ketua DPR tersebut maju sebagai calon presiden (capres) dari PDIP.
"Di fraksi PDIP itu, waktu itu saya lupa dua atau tiga bulan yang lalu lah. Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim, tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini tidak ada kaitannya sama DPP (PDIP)," ujar Johan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
