Saturday, 5 Rabiul Awwal 1444 / 01 October 2022

Datangi KSP, Nakes Keluhkan Status Non-ASN yang Dianggap Memberatkan

Jumat 23 Sep 2022 06:44 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri / Red: Nashih Nashrullah

Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Nakes dan Non-Nakes Indonesia saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Unjuk rasa tersebut menuntut Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Presidan (PP) khusus yang mengatur honorer nakes dan non nakes diangkat menjadi aparatur sipil negara. Republika/Putra M. Akbar

Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Nakes dan Non-Nakes Indonesia saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Unjuk rasa tersebut menuntut Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Presidan (PP) khusus yang mengatur honorer nakes dan non nakes diangkat menjadi aparatur sipil negara. Republika/Putra M. Akbar

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Ribuan nakes melakukan unjuk rasa menuntut perubahan status non-ASN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Sejumlah perwakilan dari Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes Indonesia (DPN FKHN Indonesia) mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (22/9/2022). 

Mereka menyampaikan aspirasinya terkait pengangkatan status honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Juga

Ketua FKHN Indonesia, Sefri Latifan, mengatakan harapannya agar pemerintah bisa mengangkat para nakes menjadi tenaga ASN.

“Dua hingga tiga tahun belakangan ini menjadi tahun berat bagi kami sebagai tenaga nakes. Tidak sedikit teman-teman nakes ini kehilangan anggota keluarganya. Semoga ada kebijakan dari pemerintah untuk mengangkat kami menjadi tenaga ASN,” kata Sefri, dikutip dari siaran pers KSP pada Jumat (23/9/2022).

Dia mengatakan, sebanyak 70 persen nakes di Indonesia masih tercatat berstatus non-ASN. Artinya, kata dia, upaya penanganan Covid-19 di Indonesia sebagian besar adalah karena jasa besar tenaga nakes non-ASN.

“Poin tuntutan kami adalah pemerintah membuatkan PP khusus yang mengatur nakes dan non-nakes yang bekerja di faskes dan yang statusnya masih non-ASN, agar mendapatkan prioritas dalam rekrutmen ASN yang dibuka oleh Kemen-PANRB,” imbuhnya.

Tenaga Ahli KSP Ngatoilah dan Yusuf Hakim Gumilang menyampaikan, pemerintah terbuka dalam menerima aspirasi dari masyarakat, termasuk para nakes. KSP pun akan meneruskan aspirasi para nakes kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk kemudian disampaikan kepada Presiden Joko Widodo secara langsung.

“Terima kasih atas kedatangan para nakes di Kantor Staf Presiden dan pemerintah tentu sangat berterima kasih kepada para nakes yang telah bekerja menangani pandemi di Indonesia. Apa yang telah disampaikan akan diteruskan kepada Kepala Staf Kepresidenan,” kata Ngatoilah.

Selain itu, masukan dari para nakes juga akan disuarakan dalam rapat terbatas terkait manajemen aparatur sipil negara bersama Presiden Joko Widodo.

Sebelum 11 perwakilan FKHN ini diterima KSP, sekitar 1.010 massa nakes dan non-nakes honorer dari 19 provinsi se-Indonesia menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2022) pagi. 

Pemerintah pun berkomitmen untuk mempercepat dan memperkuat akurasi pendataan tenaga non-ASN sektor kesehatan, sehingga penanganan tenaga non-ASN ini bisa segera dituntaskan.

“Pemerintah akan selalu berusaha untuk mendengar dan pintu KSP akan selalu terbuka menerima kehadiran masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasinya, termasuk para nakes. Apalagi salah satu fokus Presiden Joko Widodo adalah terkait dengan SDM. Kesejahteraan nakes tentu menjadi faktor pendukung utama pembentukan SDM berkualitas di Indonesia,” kata Tenaga Ahli KSP, Yusuf Hakim Gumilang.    

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA