REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Charta Politika merilis hasil survei terbaru bertajuk 'Kondisi Sosial Politik dan Peta Elektoral Pasca Kenaikan Harga BBM'. Hasilnya mayoritas responden tak setuju jika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpasangan dengan Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2024 mendatang.
"Ketika kita pasangkan Pak Prabowo salah satu capres yang tinggi elektabilitasnya, minimal di angka tiga besar, kita pasangkan dengan Joko Widodo harusnya dianggap bisa menarik sebagian pemilh Jokowi yang masih fanatik tanpa peduli batasan konstitusi, ternyata mayoritas 57 persen dari responden menyatakan menolak," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, secara daring, Kamis (22/9/2022).
Hasil tersebut tidak jauh berbeda saat responden ditanya terkait wacana perpanjangan masa jabatan tiga periode. Mayoritas menjawab tak setuju masa jabatan Presiden tiga periode.
"Ada konsistensi pernyataan dari publik sikap dari publik sekarang ketika kita uji dengan isu perpanjangan jabatan 75,2 persen menyatakan menolak," ucapnya.
Hanya 18,8 persen yang setuju masa jabatan tiga periode. Ia meyakini Presiden Jokowi akan memperhatikan aspirasi publik terkait hal tersebut. "Saya percaya Pak Jokowi orang yang sangat percaya dengan lembaga survei dan memperhatikan apa yang menjadi aspirasi dalam mengambil keputusan apalagi dalam isu yang sensitif," tuturnya.
Untuk diektahui survei dilakukan pada tanggal 6–13 September 2022, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 1220 responden, yang tersebar di 34 Provinsi. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ±(2.82 persen) pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
