REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi I DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023 sebesar Rp 624 miliar untuk tahun 2023. Salah satu tujuannya adalah untuk melindungi jagat siber Indonesia dari serangan siber, seperti yang dilakukan Bjorka dan yang lainnya.
Anggaran yang disahkan pada Kamis (22/9/2022) tersebut untuk memenuhi kebutuhan dua program, yaitu manajemen badan siber dan sandi negara sebesar Rp 407.146.873.000 dan program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara sebesar Rp 217.224.610.000.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mendorong BSSN untuk lebih serius menangani masalah kebocoran data dan serangan siber yang belakangan terjadi di Indonesia. "Saya minta BSSN lebih serius lagi, lebih memperkuat lagi sistem keamanan siber kita. Apalagi sekarang penambahan pagu anggaran yang sudah disetujui DPR," kata Gus Muhaimin di Jakarta, Kamis (22/9/2022).
Gus Muhaimin yang juga Anggota Komisi I DPR RI ini menegaskan Indonesia saat ini sedang darurat teknologi informasi. Di sisi lain situasi tersebut dinilainya sebagai momentum untuk mereformasi total sistem informasi agar tak mudah diobok-obok pihak tak bertanggungjawab.
"Saya tegaskan saat ini kita darurat teknologi informasi. Begitu mudahnya data-data kita diobok-obok hacker dan ini sekaligus jadi momentum untuk reformasi sistem teknologi kita," ungkap Gus Muhaimin.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu lantas mendorong BSSN untuk tak ragu merekrut tenaga profesional dan ahli IT sebanyak mungkin. Di samping itu, upgrade teknologi juga tak kalah penting untuk segera direalisasikan.
"BSSN jangan sungkan rekrut tenaga profesional yang ahli di bidang IT, lebih banyak lebih baik. Tapi juga penting upgrade juga teknologinya," tukas Gus Muhaimin.
