REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun 2023 sebesar Rp 357,49 miliar sebagai pagu definitif. Persetujuan itu dibacakan Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), BNPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Junimart mengatakan pagu anggaran itu dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 196,43 miliar dan program pembinaan ideologi pancasila sebesar Rp 161 miliar.
"Komisi II DPR juga menyetujui usulan tambahan anggaran BPIP sebesar Rp 30 miliar," ujarnya.
Komisi II, kata Junimart, meminta kepada badan anggaran DPR untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkan-nya ke dalam pagu definitif BPIP RI tahun 2023. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan lembaganya mendapatkan amanat berdasarkan Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020--2024.
"Kami selalu mendukung agenda pembangunan pemerintah dalam prioritas Nasional nomor satu yaitu revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila termasuk kewarganegaraan, wawasan kebangsaan bahkan bela negara" jelasnya.
Dalam mencapai target RPJMN tersebut, kata dia terdapat beberapa kegiatan Prioritas Nasional yang akan dihasilkan pada 2023 seperti meningkatkan kesepahaman dengan Kementerian Lembaga, Ormas, Media, Pengusaha dan masyarakat lainnya.
"Selain itu, juga ada beberapa strategis pada tahun 2023 seperti di antaranya penyusunan NSPK akreditasi penyelenggaraan diklat PIP, pembentukan jejaring Pancamandala, pembangunan desa berdikari, penetapan dan pengarahan Purnapaskibraka Duta Pancasila," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
