REPUBLIKA.CO.ID, KAMPALA - Uganda dan Israel pada Selasa (20/9/2022) waktu setempat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang pertahanan. Penandatangan ini terjadi di tengah meningkatnya kritik publik Uganda terhadap peretasan perangkat lunak oleh Israel.
Prosesi resmi penandatanganan berlangsung di ibu kota Kampala. Uganda diwakili oleh Rosette Byengoma, sementara Israel diwakili oleh Asaf Dvir.
"Atas nama Kementerian Pertahanan Israel (ISMOD), kami ingin menyampaikan penghargaan kami kepada pemerintah Uganda, UPDF, untuk proses ini dan juga untuk hubungan yang berkelanjutan di masa depan," kata Dvir seperti dikutip laman Middle East Monitor, Rabu (21/9/2022).
Byengoma memuji Israel sebagai negara yang banyak membantu Uganda di bidang pertahanan. "Israel telah membantu kami untuk memperkuat cabang militer kami yang berbeda, terutama di Angkatan Udara dan Pertahanan Udara," katanya.
Kesepakatan ini terjadi setelah bulan lalu perusahaan Cyber Israel, Cellebrite menjual teknologi peretas ponsel ke Kepolisian Uganda. Seperti diketahui kepolisian Uganda telah lama dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan pembunuhan.
Sebagian besar represi diarahkan pada aktivis oposisi yang menentang kekuasaan 36 tahun rezim saat ini. Namun Pemerintah Uganda membantah klaim peretasan.
Polisi Uganda mengatakan, teknologi tersebut memang diperoleh, namun saat ini tidak digunakan. Tahun lalu, iPhone staf diplomatik di kedutaan AS di Kampala diretas menggunakan spyware yang dijual oleh perusahaan senjata siber Israel, grup NSO.
Sebuah laporan oleh New York Times menyebutkan jumlah pejabat ada pada angka 11. Laporan mengatakan staf kedutaan telah menerima peringatan dari Apple bahwa penyerang yang disponsori negara mencoba untuk mengkompromikan iPhone yang terkait dengan ID Apple Anda dari jarak jauh.
Seorang juru bicara NSO mengatakan akan melakukan penyelidikan independen dan bekerja sama dengan penyelidikan pemerintah. Sejumlah aktivis hak asasi manusia menyerukan penghentian penjualan teknologi dan layanan dukungan kepada pemerintah Uganda, yang telah berkuasa selama hampir 40 tahun.
"Inti masalahnya adalah kita memiliki junta militer yang berpura-pura menjadi pemerintah dan menjadi semakin tidak terkendali," kata Andrew Karamagi, seorang aktivis hak asasi manusia di Uganda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
