REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menjalankan instruksi Presiden terkait penggunaan mobil listrik untuk kepentingan dinas. Pemprov Jabar berkomitmen untuk mendorong peralihan kendaraan dinas berbasis bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan.
Presiden Joko Widodo sendiri, telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
"Kita coba memulai lebih dulu. Sebelum Inpres 7/2022 itu Jabar sudah duluan mengalokasikan anggaran tahun depan untuk kendaraan dinas (listrik)," ujar Kepala Dinas ESDM Jabar Ai Saadiyah Dwidaningsih, kepada wartawan di Gedung Sate, Bandung, Rabu (21/9).
Ai mengatakan, dalam APBD 2023, Pemprov Jabar sudah mengalokasikan anggaran untuk menyewa 26 mobil listrik. Opsi sewa, diambil karena Menteri Keuangan belum memberikan perubahan standar biaya mobil dinas untuk listrik. Beleid lama masih mengatur kendaraan dinas berbasis CC dan BBM.
"Kita belum bisa beli karena standar biaya kendaraan untuk eselon II itu masih BBM. Jadi harganya belum masuk, kita saat ini sewa dulu," katanya.
Kendaraan listrik yang disewa pun, kata dia, akan dilakukan bertahap dimana tidak seluruhnya pejabat organisasi perangkat dinas menggunakan. "Kita bertahap. Untuk beberapa biro dan beberapa dinas, ada juga untuk di dewan," katanya.
Namun, Ai menilai, 26 kendaraan ini bisa menjadi alat kampanye penggunaan kendaraan listrik pada publik. "Bahwa kita komit begitu ya, masyarakat juga nanti melihat kita hilir mudik kan," katanya.
Kendaraan listrik, kata dia, dinilai sarat keuntungan karena lebih efisien dan ramah lingkungan. Apalagi, harga BBM saat ini naik jadi bisa menjadi salah satu solusi.
Menurut Ai, saat ini, pihaknya sedang menginventarisir stasiun pengisian kendaraan listrik yang dibangun oleh PLN. Karena, ternyata sudah cukup banyak dibangun di Indonesia. Bahkan, Hyundai sendiri ternyata udah ada beberapa.
"Nanti saya akan coba mendata stasiun pengisian listrik itu ada berapa banyak ini penting untuk melihat blank spot mana saja yang harus kita siapkan infrastrukturnya," katanya.
Di Jabar sendir, kata dia, sudah ada 47
SPKLU (stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan 29 SBKLU (stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum) stasiun pengisian kendaraan bermotor. Jadi, motor beroda dua yang pakai baterai dan tidak dicas langsung bisa diisi di sini ditukar batrenya.
Namun, kata dia, permasalahannya untuk kendaraan bermotor belum ada keseragaman dari baterainya. Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar ada standarisasi dari baterainya.
"Sehingga, di mana pun bentuknya kan sama aja tuh, jadi kendaraan motor baterai dan apapun juga bisa melakukan di sana," katanya.
Pemprov Jabar pun, kata dia, tahun depan mengusulkan 7 SPKLU (stasiun pengisian kendaraan listrik umum). Ini dilakukan, untuk mengisi blank spot.
"Karena gini kan ketika kita komitmen tahun depan itu sudah mulai kita harus memastikan bahwa mereka bergerak ke mana pun itu sudah tidak ada masalah," katanya.
Pembangunan SPKLU itu, kata dia, akan dilakukan di daerah yang belum banyak SPKLU nya. Saat ini, yang sudah banyak ada di Kota Bandung dan di wilayah Utara seperti Bekasi.
"Kayaknya kami akan bangun di daerah Pangandaran kemudian ke wilayah Sukabumi kemudian juga Rebana gitu itu banyak ini ya spot-spotnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
