Rabu 21 Sep 2022 09:25 WIB

Senator AS Desak Pemerintah Jatuhkan Sanksi Sekunder untuk Minyak Rusia

Biden enggan jatuhkan sanksi, khawatir memperumit hubungan dengan importir Rusia.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Friska Yolandha
Senator Demokrat dan Republik pada Selasa (20/9/2022) mendesak pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menjatuhkan sanksi sekunder pada bank-bank internasional untuk memperkuat batasan harga terhadap minyak Rusia.
Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat
Senator Demokrat dan Republik pada Selasa (20/9/2022) mendesak pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menjatuhkan sanksi sekunder pada bank-bank internasional untuk memperkuat batasan harga terhadap minyak Rusia.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Senator Demokrat dan Republik pada Selasa (20/9/2022) mendesak pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menjatuhkan sanksi sekunder pada bank-bank internasional untuk memperkuat batasan harga terhadap minyak Rusia. Senator Demokrat Chris Van Hollen dan Senator Republik Pat Toomey mengusulkan undang-undang yang memberlakukan sanksi sekunder, dan menargetkan lembaga keuangan yang terlibat dalam pembiayaan perdagangan, asuransi, reasuransi, serta perantara produk minyak dan minyak Rusia yang dijual dengan harga melebihi batas.

Kedua senator tersebut sama-sama anggota Komite Perbankan Senat, yang membawahi kebijakan sanksi. Mereka mengatakan, aturan terhadap perbankan akan mempersulit Rusia untuk menghindari batas harga dengan membuat kesepakatan dengan negara-negara yang tidak secara resmi berpartisipasi dalam skema G7.

Baca Juga

“Saya pikir ada manfaat besar untuk memiliki cadangan di seluruh dunia sehingga Rusia tidak mencoba untuk melawan negara satu sama lain,” kata van Hollen selama sidang komite.

"Saya berjanji untuk bekerja dengan Senator Van Hollen agar rancangan undang-undang ini segera diberlakukan, sehingga Rusia tidak dapat lagi mengambil untung dari penjualan minyak yang mendanai perangnya di Ukraina," kata Toomey.

Pemerintahan Biden enggan menjatuhkan sanksi sekunder karena khawatir anksi tersebut dapat memperumit hubungan dengan importir minyak Rusia seperti China dan India. Asisten Menteri Keuangan untuk Pendanaan Teroris dan Kejahatan Keuangan,  Elizabeth Rosenberg, mengatakan, batas harga adalah alat yang ampuh untuk memukul Rusia dan menstabilkan harga energi.

Departemen Keuangan AS mengatakan, siapa pun yang memalsukan dokumen atau menyembunyikan asal atau harga sebenarnya dari minyak Rusia akan menghadapi konsekuensi di bawah hukum yurisdiksi domestik terkait penerapan batas harga.

Beberapa waktu lalu, negara anggota Kelompok Tujuh (G7) mengumumkan rencana pembatasan harga untuk membatasi pendapatan ekspor minyak Rusia yang menguntungkan setelah invasi. Beberapa negara telah melarang impor minyak mentah dan bahan bakar Rusia. Tetapi Moskow berhasil mempertahankan pendapatannya melalui peningkatan penjualan minyak mentah ke Asia.

"Batas harga ini kami yakini akan memiliki efek yang kuat dalam melakukan beberapa hal, tentu saja dalam contoh pertama menolak pendapatan Rusia untuk mendanai perangnya. Dan kedua, dengan menjaga harga minyak Rusia di pasar lebih rendah, itu akan mengurangi potensi lonjakan harga di pasar," kata Rosenberg. 

Dalam rapat dengar pendapat, Senator Demokrat, Kyrsten Sinema bertanya kepada Rosenberg apa yang dapat dilakukan Washington untuk mengatasi pencampuran minyak Rusia oleh produsen negara itu dengan minyak mentah dari negara lain untuk menghindari sanksi. Rosenberg mengindikasikan, Departemen Keuangan dalam beberapa minggu mendatang akan merilis pedoman untuk mengatasi masalah ini.

“Kami memiliki kesempatan untuk menawarkan kejelasan dan panduan lebih lanjut tentang poin penting ini dalam panduan yang akan datang, dan pertanyaan umum yang akan diajukan oleh pemerintah AS dalam beberapa minggu mendatang,” ujar Rosenberg. 

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement