Selasa 20 Sep 2022 18:07 WIB

Kementerian BUMN: Total Aset BSI Kini Sentuh Rp 277 Triliun

BSI kini jadi bank syariah dengan aset terbesar di Indonesia

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto bersama Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022). Rapat tersebut membahas mengenai Progres PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi Bank BUMN. Republika/Prayogi
Foto: Republika/Prayogi
Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto bersama Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022). Rapat tersebut membahas mengenai Progres PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi Bank BUMN. Republika/Prayogi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto mengatakan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) berhasil menampilkan kinerja positif. Susyanto menyebut kinerja apik ini terlihat dari total aset hingga ekuitas bank hasil merger tiga bank syariah milik BUMN.

"BSI per Juni 2022 total asetnya itu mencapai Rp 277 triliun dan ekuitas sebesar Rp 26 triliun. Ini merupakan bank syariah terbesar di Indonesia," ujar Susyanto dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/9).

Dengan posisi tersebut, lanjut dia, BSI akan mempunyai peran penting dalam pembangunan perekonomian syariah di Indonesia. Selain itu, ucap Susyanto, BSI juga telah menjadi bagian penting dari arsitektur sistem keuangan Indonesia.

"Khususnya kalau kita melihat Indonesia punya lebih dari 209 juta penduduk Muslim yang seharusnya jadi pilar bagi perekonomian nasional," ucap Susyanto.

Susyanto menyampaikan BSI juga memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan eksistensi Indonesia di pasar syariah global. Oleh karena itu, sambung dia, Kementerian BUMN mendukung penuh rencana pertumbuhan BSI melalui bebagai inisiatif, baik secara organik maupun nonorganik.

"Hadirnya negara sebagai pemegang saham juga merupakan komitmen pemerintah dalam mengembangkan industri perbankan syariah, meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat brand image, dan mendukung program strategis pemerintah," kata Susyanto menambahkan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement