REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Febrianto Adi Saputro
Dalam forum rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang diunggah DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, dikutip Ahad (18/9/2022), Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku harus 'turun gunung' untuk menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024. Pasalnya, ia menyebut adanya pihak yang disebutnya "mereka" menginginkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 hanya diikuti dua pasangan calon.
"Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres-cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujar SBY SBY
Partai Demokrat yang berada di luar pemerintahan saat ini, disebut tak bisa mengajukan calon presiden (capres) atau calon wakil presidennya (cawapres). Meskipun sudah membentuk satu koalisi dengan partai politik lain.
"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?" ujar SBY.
Menurut Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, Senin (19/9/2022), pernyataan SBY terkait skenario Pemilu 2024 adalah sebuah peringatan. Pasalnya, SBY menerima informasi adanya upaya mengatur Pemilu 2024 lewat instrumen hukum.
"Mudah-mudahan dengan pernyataan Pak SBY kalau ada niatan seperti itu (mengatur Pemilu 2024), mereka urungkan niatnya. Memang ada info kami terima, oleh Pak SBY, ada upaya atur semacam itu dengan instrumen hukum," ujar Andi.
SBY, jelas Andi, mendapatkan informasi tersebut dari orang kepercayaannya yang mendengarkan langsung adanya upaya yang merusak demokrasi tersebut. Salah satunya adalah Pilpres 2024 hanya akan diikuti oleh dua pasangan capres dan cawapres.
"Pak SBY sebagai tokoh bangsa, mantan presiden, mengingatkan jangan sampai ada yang berusaha ngatur pemilu. Yang boleh maju hanya dua pasang saja dan ditentukan ini dan ini, dan ditentukan siapa yang oposisi, tidak perlu maju dicegat, dan sebagainya, jangan sampai seperti itu," ujar Andi.
Karenanya, Partai Demokrat kerap menyuarakan kritik dan penolakan ketika wacana-wacana inkonstitusional mencuat kembali di publik. Penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden hingga diperbolehkannya Joko Widodo untuk maju sebagai cawapres di 2024.
"Caranya kami partai oposisi kan kadang harus mengutarakan informasi yang kami dapatkan yang cukup jelas kebenarannya, lalu dengan mengutarakan itu mudah-mudahan yang ingin melakukan itu mengurungkan niatnya karena sudah ketahuan kira-kira begitu. Itu tugas kami sebagai partai oposisi, mudah-mudahan itu tidak terjadi," ujar Andi.
In Picture: Rapimnas Partai Demokrat 2022 Resmi DIbuka Hari Ini
Ikuti Whatsapp Channel Republika
