REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mempertanyakan pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menilai pemilihan umum (Pemilu) 2024 bisa berjalan tak adil dan tidak jujur. Seharusnya SBY melaporkan indikasi tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan malah menyampaikannya di rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat.
"Sekiranya kenegarawan beliau dikedepankan, tentu saja apa yang beliau dengar dan ketahui itu dapat disampaikan kepada KPU yang merupakan penyelenggara pemilu yang netral," ujar Hasto dalam konferensi pers daringnya, Ahad (18/9/2022).
Menurutnya, Rapimnas seharusnya menjadi forum partai politik untuk menyampaikan politik kebenaran. Bukan justru menyampaikan fitnah berdasarkan ambisi atau informasi yang berpotensi tak benar.
"Sehingga kecurigaan yang berlebihan tentu saja tidak kondusif di dalam iklim politik nasional kita. Apalagi disampaikan oleh Bapak SBY dalam forum resmi, rapat pimpinan nasional Partai Demokrat tersebut," ujar Hasto.
Menurutnya, pernyataan SBY yang menyebut adanya pihak yang akan membuat Pemilu 2024 tak adil dan tidak jujur dituduhkan kepada Presiden Joko Widodo. Apalagi, Presiden ke-6 Republik Indonesia itu menggunakan istilah batil.
"Apa yang beliau sampaikan dengan tuduhan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dengan kata-kata batil, kata-kata jahat, itu juga jauh dari kenegarawan Pak SBY. Jauh dari bagaimana politik ini memerlukan suatu keadaban," ujar Hasto.
"Inilah yang kemudian kami kritik, apalagi 10 tahun dinyatakan oleh Pak SBY, Partai Demokrat tidak pernah melakukan kecurangan di dalam Pemilu, hal inilah yang harus kita lihat fakta-faktanya," sambungnya.
Diketahui, SBY mengaku harus turun gunung jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Pasalnya, ia mendengar adanya tanda-tanda bahwa kontestasi nasional itu akan berjalan tidak jujur dan tak adil.
"Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024? Saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," ujar SBY dalam forum Rapimnas yang diunggah DPD Partai Demokrat Sumatra Utara, dikutip Ahad (18/9/2022).
Dalam Rapimnas Partai Demokrat pada Kamis (15/9), SBY menyampaikan pidato yang bersifat internal di hadapan sekira tiga ribu kader partainya. Namun waktu itu, pidato dari Presiden ke-6 Republik Indonesia itu tertutup untuk media.
Sementara dalam video yang diunggah DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, SBY mengatakan adanya skenario untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Disebutnya, skenario tersebut dikehendaki oleh "mereka" yang tak dijelaskan siapa. "Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres-cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujar SBY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
