REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mempertanyakan maksud penjegalan yang disampaikan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, pernyataan SBY yang menyebut pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan berjalan tak adil dan adanya skenario dua pasangan calon presiden (capres) saja merupakan sebuah kekhawatiran.
Yaitu kekhawatiran dari SBY kepada putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang ditakutkan tak dapat maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Baik sebagai calon presiden (capres) ataupun calon wakil presiden (cawapres).
"Jadi apa yang disampaikan Pak SBY kan sebenarnya menunjukkan kekhawatiran beliau, kalau ada dua pasangan calon dan kemudian Pak AHY tidak bisa masuk. Sehingga dikatakan itu sebagai instrumen penjegalan," ujar Hasto dalam konferensi pers daringnya, Ahad (18/9/2022).
Untuk mencalonkan seseorang sebagai capres, terdapat mekanisme ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. Keputusan tersebut juga tergantung dari komunikasi dengan partai politik koalisinya.
"Terkait Pilpres 2024, karena momentumnya sangat penting dan strategis, ya PDI Perjuangan tegas, jangan jegal setiap calon dengan cara-cara yang tidak benar, tetapi ketika seseorang tidak mendapatkan dukungan dari partai politik, jangan kemudian dikatakan dijegal," ujar Hasto.
Di samping itu, banyak akademisi dan pengamat yang menilai Pilpres 2024 akan diikuti lebih dari dua pasangan calon. Hal senada disebutnya juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, yang sudah menggelar pertemuan sebanyak tiga kali dengan Partai Demokrat.
"Bahkan juga Pak Surya Paloh menyampaikan analisisnya bahwa Pemilu 2024 paling tidak ada tiga atau empat calon, dan kemudian tiba-tiba Pak SBY menghakimi bahwa sepertinya Presiden Jokowi melakukan pengaturan ada dua pasangan calon," ujar Hasto.
"Sehingga kecurigaan yang berlebihan tentu saja tidak kondusif di dalam iklim politik nasional kita. Apalagi disampaikan oleh Bapak SBY dalam forum resmi, rapat pimpinan nasional Partai Demokrat tersebut," sambungnya.
DIketahui, SBY mengaku harus turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024. Pasalnya, ia menyebut adanya pihak yang disebutnya "mereka" menginginkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 hanya diikuti dua pasangan calon.
"Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres-cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujar SBY, dalam forum rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang diunggah DPD Partai Demokrat Sumatra Utara, dikutip Ahad (18/9/2022).
Partai Demokrat yang berada di luar pemerintahan saat ini, disebut tak bisa mengajukan calon presiden (capres) atau calon wakil presidennya (cawapres). Meskipun sudah membentuk satu koalisi dengan partai politik lain.
"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?" ujar SBY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
