REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan berjalan tak adil. Ia kemudian menyinggung Pemilu 2009, yang menurutnya penuh dengan kecurangan.
"Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab. Zaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT (daftar pemilih tetap), zaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif, salah satu buktinya ada di Pacitan," ujar Hasto lewat keterangannya, Ahad (18/9/2022).
Ia kemudian menyinggung dua anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati yang juga kemudian menjadi kader Partai Demokrat. Belum lagi sejumlah kejanggalan antara kebijakan pemerintahan SBY dengan kepentingan elektoral untuk pemilu.
"Di luar itu, data-data hasil pemilu kemudian dimusnahkan, berbagai bentuk tim senyap dibentuk. Selain itu menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral, pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY," ujar Hasto.
Sehingga, ia membantah jika selama 10 tahun kepemimpinan SBY tak terjadi kecurangan pemilu. Hal tersebut disebutnya dapat dengan mudah dibuktikan dengan pendapat para pakar pemilu.
"Selama 10 tahun Demokrat memimpin tidak pernah melakukan kecurangan Pemilu, mudah sekali dipatahkan. Jadi biar para pakar Pemilu yang kredibel yang menilai demokratis tidaknya 10 tahun ketika Demokrat memimpin," ujar Hasto.
"Bukan hanya itu, saksi kunci berbagai kasus korupsi besar pun banyak meninggal tidak wajar di jaman Pemerintahan Pak SBY. Itu yang bisa diteliti," sambungnya.
Sebelumnya, SBY mengaku harus turun gunung jelang Pemilu 2024. Pasalnya, ia mendengar adanya tanda-tanda bahwa kontestasi nasional itu akan berjalan tidak jujur dan tak adil.
"Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024? Saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," ujar SBY dalam forum rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang diunggah DPD Partai Demokrat Sumatra Utara, dikutip Ahad (18/9/2022).
Dalam Rapimnas Partai Demokrat pada Kamis (15/9/2022), SBY menyampaikan pidato yang bersifat internal di hadapan sekira tiga ribu kader partainya. Namun waktu itu, pidato dari Presiden ke-6 Republik Indonesia itu tertutup untuk media.
Sementara dalam video yang diunggah DPD Partai Demokrat Sumatra Utara, SBY mengatakan adanya skenario untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Disebutnya, skenario tersebut dikehendaki oleh "mereka" yang tak dijelaskan siapa. "Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres-cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujar SBY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
