REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Mensesneg, Faldo Maldini merespon pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut sebagian besar pembangunan di era Jokowi telah dimulai sejak kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Faldo mengatakan, kepemimpinan di Indonesia memang harus memiliki keberlanjutan.
Sehingga program-program yang sebelumnya belum terselesaikan pun dilanjutkan di kepemimpinan selanjutnya.
“Kepemimpinan di Indonesia harus memiliki berkelanjutan. Ada yang dulu baru jalan, lalu diteruskan. Ada yang dulu tidak jalan, dibuat jalan. Memang bernegara begitu, bukan?,” kata Faldo dalam pernyataannya kepada wartawan, Sabtu (17/9/2022).
Ia pun mempersilakan semua pihak untuk menyampaikan pandangannya masing-masing terkait kinerja pemerintahan. Namun ia menegaskan, keberhasilan pemerintahan Jokowi juga karena dukungan dan kontribusi dari rakyat.
“Silakan berpandangan seperti apa, ini negara demokrasi, setiap warga berhak punya penilaian. Keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi bukan hanya karena beliau, tapi juga dukungan dan kontribusi rakyat,” ujarnya.
Faldo mengatakan, semua program yang dikerjakan oleh pemerintah dilakukan demi kesejahteran rakyat dan bukan untuk menunjukan siapa pemimpin yang paling hebat.
“Tentunya, kita semakin matang dalam berdemokrasi dan bernegara. Semua yang dikerjakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan buat tunjukkan siapa paling hebat. Kecuali, memang yang dicari memang tepuk tangan, ya silakan saja,” kata dia.
Seperti diketahui, dalam Rapimnas Demokrat, AHY menyinggung kinerja pemerintahan Jokowi, salah satunya terkait pembangunan infrastruktur. AHY menyebut sebagian besar pembangunan infrastruktur di era Jokowi ini merupakan peninggalan dari pemerintahan SBY.
“Nyatanya banyak (pembangunan infrastruktur di era SBY). Direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal dan sudah 70 persen, bahkan tinggal 90 persen tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal enggak?,” kata AHY dalam pidatonya.
Selain itu, ia juga mengkritisi langkah ambisius pemerintah dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di tengah kondisi ekonomi yang sulit saat ini. Ia pun meminta agar pemerintah menunda rencana pembangunan mega proyek itu. Menurut dia, pembangunan harus dilakukan dengan mempertimbangan keuangan negara sehingga tak menimbulkan tumpukan utang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
