REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persoalan stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai tinggi atau panjang badan di bawah standard. Stunting dapat dicegah melalui pemberian ASI (air susu ibu).
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencan Nasional (BKKBN) diklaim terus berupaya melakukan percepatan penurunan stunting. Anggota Komisi IX DPR Hj Kurniasih Mufidayati, mengatakan, salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam upaya penurunan stunting adalah manajemen laktasi.
Menurut dia, langkah itu harus dilakukan semaksimal mungkin, karena laktasi penting untuk kesehatan, gizi, dan tumbuh kembang anak. "ASI tidak akan pernah tergantikan oleh makanan apapun juga, ASI memiliki manfaat dan kandungan gizi yang hebat dan luar biasa,” kata Kurniasih dalam keterangan di Jakarta, Jumat (16/9/2022).
Meskipun bekerja, sambung dia, bukan halangan bagi ibu untuk terus menyusui. Pasalnya, bekerja seringkali menjadi salah satu alasan kendala bagi ibu untuk menghentikan pemberian ASI. "Untuk itu kami sangat mensupport masyarakat, khususnya ibu-ibu yang tetap konsisten memberikan ASI meski meski harus bekerja," ujar Kurniasih.
Sebagai komitmen DPR dalam melindungi perempuan khususnya bagi yang menyusui, kata Kurniasih, Komisi IX DPR mengusulkan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. "Menuju Indonesia Emas di 2045, kita harus berjuang secara maksimal dalam melahirkan generasi emas. Melalui rancangan Undang-Undang dan laktasi dua tahun," ucap politikus PKS itu.
Selanjutnya, untuk memahami manajemen laktasi untuk ibu bekerja, Kepala IKMI Cabang Banten, dr. Maharani Bayu, menjelaskan, tentang pentingnya anatomi fisiologi proses menyusui. Ada lima poin penting agar ASI bisa diproduksi dan bisa memenuhi kebutuhan bayi dengan optimal.
"Yaitu skin to skin ibu dan bayi. Bayi harus menyusui langsung, pelekatan menyusui yang benar, pengosongan payudara, dan makanan atau obat harus sesuai rekomendasi gizi," jelas Maharani.
Direktur Bina Keluarga, Balita dan Anak (Ditbalnak) BKKBN, dr Irma Ardiana, mengatakan, merujuk pada Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting memberi mandat kepada BKKBN sebagai ketua pelaksana yang mendukung Pro PN, salah satunya adalah pembinaan bagi 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).
Irma mengatakan persoalan stunting bukan masalah bangsa masa kini saja, melainkan menyangkut masa depan. "Karena, anak-anak kita merupakan generasi penerus, dan kita memiliki visi Indonesia Emas tahun 2045. Sebagai modal dasar dalam mencapai visi tersebut anak-anak kita tidak harus mengalami stunting," kata Irma.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
