REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan para kepala daerah untuk menjaga keberlanjutan Mal Pelayanan Publik (MPP). Jangan sampai pelayanan yang diberikan menurun setelah MPP diresmikan.
"Keberlanjutan ini penting, karena banyak MPP setelah diresmikan (justru) menurun,” ujar Azwar saat mengunjungi MPP Kota Bogor, Jumat (16/9/2022).
Menurut Anas, MPP Kota Bogor layak ditiru. Setelah diresmikan pada 26 Agustus 2019, MPP ini terus menambah jenis layanan yang diberikan. Saat awal berdiri terdapat 14 instansi menyediakan 145 layanan di MPP ini. Kini, layanan bertambah menjadi 167 yang disediakan 16 instansi.
Anas juga mengapresiasi MPP Kota Bogor yang menyediakan pelayanan dari tingkat provinsi. “Jadi masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke provinsi untuk mendapatkan layanan,” ujarnya.
Mantan bupati Banyuwangi menyebut, kehadiran MPP bisa memberikan manfaat kemudahan bagi masyarakat terutama dalam mengurus administrasi dan perizinan. Masyarakat bisa menyelesaikan banyak urusan layanan dalam satu tempat. Warga tidak lagi pindah dari kantor ke kantor.
"MPP menjadi salah satu upaya pemerintah dalam melakukan transformasi birokrasi, khususnya dalam bidang pelayanan," katanya.
Ia pun mengaku masih mencari cara untuk memberikan afirmasi dan dukungan agar pemerintah daerah bersedia untuk membangun MPP. Ketersediaan MPP di masing-masing daerah sangat bergantung pada bagaimana kepala daerah melihat MPP. “Saya akan meyakinkan kepala daerah bagaimana MPP itu bisa jadi legacy,” katanya.
Saat ini, Kemenpan-RB terus mendorong agar kemudahan mendapatkan pelayanan dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia melalui MPP. Hingga saat ini, telah berdiri 67 MPP di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
