Friday, 15 Jumadil Awwal 1444 / 09 December 2022

AHY Minta Pemerintah Tunda Mega Proyek IKN

Jumat 16 Sep 2022 17:06 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Andri Saubani

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpidato di acara rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (15/9).

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpidato di acara rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (15/9).

Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
AHY menilai keuangan negara sangat berat, ditambah beban utang yang tinggi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengkritisi langkah pemerintah yang dinilai ambisius dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN). Di tengah kondsi ekonomi saat ini, AHY meminta pemerintah untuk menunda mega proyek tersebut

"Pembangunan infrastruktur memang penting dan beberapa proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah mulai dirasakan manfaatnya. Namun ketika keuangan negara sangat berat, ditambah beban utang yang tinggi maka perlu dilakukan penjadwalan kembali atau dilakukan penundaan," kata AHY dalam pidatonya di Rapimnas 2022 Partai Demokrat, Jumat (16/9/2022). 

Baca Juga

AHY juga mengingatkan, dalam membangun ibu kota maka jangka waktu pembangunan perlu juga dipertimbangkan. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan kondisi ekonomi negara.

"Catatan Partai Demokrat adalah IKN tersebut harus dikonsepkan, direncanakan dan dipersiapkan dengan sebaik munkgin kalau tidak maka bisa gagal pembangunannya," ujarnya. 

Selain itu, AHY juga menyindir soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang justru menggunakan APBN. Padahal sebelumnya pemerintah menyampaikan pembangunan tersebut tidak menggunakan APBN sepersen pun.

"Partai Demokrat menyarankan agar dalam membangun mega proyek perencanaan harus matang sehingga tidak mudah berubah di tengah jalan yang bisa merugikan keuangan negara dan memberatkan pemerintah sendiri," ucapnya.

Menurutnya Indonesia taidk boleh terus menerus menambah utangnya. Hal tersebut juga dinilai tidak bijaksana jika megaproyek itu didanai dari utang. 

"Utang ini justru akan menambah beban fiskal kita.  Apalagi kita tengah menghadapi krisis. dan tekanan ekonomi yang berat," tuturnya.

"Menunda proyek pembangunan nasional strategis bukan sesuatu yang tabu. Menunda proyek pada kondisi saat ini lebih baik daripada memaksakannya," imbuhnya.

 

photo
UU IKN Digugat - (Republika)
 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA