REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengalokasikan anggaran sekitar Rp 8,9 miliar untuk mengendalikan inflasi di Pulau Dewata hingga akhir 2022. Hal itu bertujuan agar inflasi Bali dapat kembali berada di bawah rata-rata nasional.
Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra di Denpasar, Jumat (16/9/2022), mengatakan sesuai arahan pemerintah pusat maka pemerintah daerah (pemda) harus mengalokasikan anggaran untuk penanganan inflasi sebesar dua persen dari besaran Dana Transfer Umum (DTU) yang tersisa hingga akhir tahun. "Dua persen ini dari sisa untuk tiga bulan ke depan. Untuk Bali, dua persen dari DTU yang tersisa itu sekitar Rp 8,3 miliar, tetapi Bali sudah mengalokasikan lebih, yakni sekitar Rp 8,9 miliar," ujarnya.
Pada Juli 2022, inflasi Indonesia tercatat 4,94 persen (yoy). Kemudian pada Agustus 2022 inflasi Indonesia tercatat sebesar 4,69 persen.
Inflasi di Bali tercatat sebesar 6,73 persen pada Juli 2022 dan pada Agustus 2022 sebesar 6,38 persen. "Di Bali ini, kabupaten yang dijadikan sampel untuk survei inflasi yakni Buleleng dan Kota Denpasar, maka Bapak Gubernur meminta intervensi di sana," ucapnya.
Dewa Indra menambahkan, dari sejumlah komoditas yang menjadi pemicu inflasi, maka komoditas pangan seperti cabai merah, cabai rawit, bawang putih, daging ayam, dan telur yang bisa dilakukan intervensi oleh pemda.
"Semua bupati/wali kota sudah diperintahkan Bapak Gubernur untuk mengecek jumlah produksinya, apakah ada penurunan produksi? Kalau ada, Gubernur sudah menginstruksikan supaya bupati/wali Kota yang daerahnya sebagai produsen dari komoditas itu seperti cabai, bawang agar berupaya meningkatkan produksi," ucapnya.
Cara untuk meningkatkan produksi, lanjut dia, dengan memperluas areal tanam, memberikan bantuan bibit, bantuan teknologi dan lain-lain. Hal tersebut juga sudah disanggupi oleh para bupati/wali kota di Bali.
Kemudian, lanjutnya, juga harus diperhatikan jalur distribusi apakah ada gangguan atau tidak. "Kalau ada gangguan, harus diatasi supaya distribusilancar. Karena kenaikan harga tidak semata-mata disebabkan karena kurang produksi, tetapi juga ada gangguan distribusi," ucapnya.
Khusus untuk mengendalikan harga-harga, kata dia, petani tidak diminta menurunkan harga agar mereka dapat menikmati keuntungan dari inflasi yang terjadi di Bali. "Maka yang dilakukan sesuai arahan Gubernur Bali adalah membantu transportasi," ujarnya.
"Pemprov Bali sudah menganggarkan biaya subsidi untuk transportasi pengangkutan komoditas ini yang akan disalurkan lewat perusahaan daerah yang ditunjuk oleh bupati/wali kota untuk membantu distribusi komoditas ini," kata Dewa Indra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
