Saturday, 16 Jumadil Awwal 1444 / 10 December 2022

Presiden Jokowi: Wacana Cawapres Bukan dari Saya

Jumat 16 Sep 2022 13:10 WIB

Red: Andi Nur Aminah

Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo.

Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Sejak awal Jokowi sudah menyampaikan bahwa ini yang menyiapkan bukan dirinya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menyebut ramainya wacana mengenai usulan menjadi calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilu 2024 bukan berasal dari dia. "Kalau dari saya, saya terangkan. Kalau bukan dari saya, saya ndak mau terangkan. Itu saja, terima kasih," kata Presiden Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut setelah polemik wacana presiden dua periode yaitu Joko Widodo bisa menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang ramai di media massa. "Sejak awal saya sampaikan bahwa ini yang menyiapkan bukan saya, urusan tiga periode sudah saya jawab. Begitu dijawab muncul lagi yang namanya perpanjangan, juga saya jawab. Ini muncul lagi jadi wapres, itu dari siapa?" ungkap Presiden.

Baca Juga

Perbincangan soal Presiden Jokowi menjadi cawapres bergulir setelah pernyataan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono tentang presiden dua periode bisa menjadi cawapres. Fajar Laksono mengatakan ketentuan di UUD 1945 mengatur batasan pencapresan dua periode. Namun, tidak ada batasan mantan presiden mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

"Kalau itu secara normatif boleh saja. Tidak ada larangan, tapi urusannya jadi soal etika politik saja menurut saya," kata Fajar Laksono.

Namun MK lalu menyebut pernyataan tersebut sebagai pernyataan pribadi Jubir MK Fajar Laksono, bukan sikap resmi lembaga/putusan MK. Pernyataan mengenai isu dimaksud bukan merupakan pernyataan resmi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan MK.

Mantan Ketua MK Jimly Asshidddiqie lalu menegaskan bahwa presiden dua periode tidak bisa mencalonkan diri sebagai wapres karena batasan di pasal 7 dan 8 Undang-undang Dasar 1945. Pasal 7 UUD 1945 mengatur "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."

Sedangkan Pasal 8 (1) berbunyi "Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban-nya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wapres sampai habis masa jabatannya." Sehingga jika Presiden Jokowi menjadi wapres pada 2024 maka pasal 8 ayat (1) UUD 1945 tidak akan dapat dilaksanakan karena akan bertentangan dengan Pasal 7.

 

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
 

TERPOPULER

Babak Kedua, Kroasia dan Brasil Masih Tanpa Gol

Sabtu , 10 Dec 2022, 00:01 WIB