Monday, 4 Jumadil Awwal 1444 / 28 November 2022

Pemprov Jabar Alokasikan Rp 50 Miliar untuk Warga Terdampak Harga BBM

Kamis 15 Sep 2022 15:22 WIB

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Nur Aini

Petugas memotret identitas penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) saat penyaluran di Kantor Pos Indramayu, Jawa Barat, Kamis (15/9/2022). Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengalokasikan anggaran Rp50 miliar di APBD Perubahan Tahun 2022, untuk membantu warga Jabar, yang terdampak kenaikan harga BBM.

Petugas memotret identitas penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) saat penyaluran di Kantor Pos Indramayu, Jawa Barat, Kamis (15/9/2022). Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengalokasikan anggaran Rp50 miliar di APBD Perubahan Tahun 2022, untuk membantu warga Jabar, yang terdampak kenaikan harga BBM.

Foto: ANTARA/Dedhez Anggara
Anggaran untuk warga terdampak harga BBM di Jabar dari APBD Perubahan 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengalokasikan anggaran Rp50 miliar di APBD Perubahan Tahun 2022, untuk membantu warga Jabar, yang terdampak kenaikan harga BBM.

Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ineu Purwadewi Sundari, selama ini di APBD murni sudah dianggarkan sebesar Rp 57,2 miliar. 

Baca Juga

"Alhamdulillah di APBD Perubahan, yang awalnya kita menyiapkan Rp 27 miliar, kami kemarin di Badan Anggaran DPRD Jawa Barat telah berdiskusi dan sepakat untuk menambah di APBD Perubahan ini kurang lebih Rp 50 miliar terkait kompensasi BBM," ujar Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Kamis (15/9/2022).

Ineu mengatakan, anggaran tersebut akan diberikan bagi warga Jawa Barat terdampak dengan kebijakan penyesuaian BBM, yang berprofesi sebagai petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil dan mikro.

"Diharapkan ini bisa menbantu warga yang berhak menerimanya, seperti UMKM, warga miskin, kami juga menambahkan petani dan nelayan. Karena warga Jabar yang berprofesi sebagai petani dan layanan lumayan banyak," katanya.

Menurut Ineu, pihaknya memberikan sejumlah catatan terkait dengan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Nota Kesepakatan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, yang telah disepakati oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Rabu (14/9).

"Ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian oleh Pemprov Jawa Barat antara lain, tetap harus mendahulukan pemenuhan bagi kebutuhan wajib Pemprov Jabar seperti pendidikan, kesehatan, dan penanganan pandemi Covid-19 maupun kebangkitan ekonomi pasca pandemi ini," katanya.

Catatan lainnya, kata Ineu, ialah terkait dengan bantalan sosial akibat kebijakan penyesuaian harga BBM. Ineu pun mengapresiasi Pemprov Jabar yang telah sudah menyiapkan atau mengalokasi anggaran di dalam menjaga infalasi daerah.

"Ya itu tadi, selama ini di APBD murni sudah dianggarakan sebesar Rp57,2 miliar. Lalu, di APBD Perubahan ini kurang lebih Rp50 miliar terkait kompensasi BBM, jadi kalau ditotal mencapai Rp100 miliar lebih," kata Ineu. 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA