REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Australia menawarkan bantuan penerbangan kepada perwakilan Kepulauan Solomon, Papua Nugini, Samoa, dan Tuvalu ke Inggris untuk menghadiri pemakaman Ratu Elizabeth II. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese pada Rabu (14/9/2022) mengatakan, 10 negara bekas koloni Inggris di kawasan Pasifik telah menerima tawaran bantuan penerbangan itu.

Albanese mengatakan, dia tidak ingin para pemimpin dari negara-negara pulau terpencil di kawasan Australia melewatkan pemakaman Elizabeth di London karena masalah logistik. Albanese menambahkan, pemerintah Australia sedang menyusun daftar manifes yang akan ikut dalam penerbangan ke London.

“Kami menawarkan perjalanan kepada perwakilan senior dari 10 negara Pasifik yang merupakan anggota Persemakmuran. Daftar akhir sedang diselesaikan. Sampai saat ini, empat negara telah menerima tawaran," kata Albanese.

Empat negara yang telah menerima tawaran dari Australia antara lain, Fiji, Kiribati, Nauru, Tonga dan Vanuatu. Albanese berencana terbang ke Inggris pada Kamis (15/9/2022) dengan beberapa delegasi, termasuk pelatih kuda pacu Chris Waller dan bintang tenis kursi roda Dylan Alcott.  Mereka adalah warga biasa yang telah berkontribusi pada komunitas lokal yang diundang oleh Istana Buckingham.

Delegasi Australia lainnya yang diundang untuk menghadiri pemakaman Ratu Elizabeth II adalah veteran Australia yang paling dihormati sekaligus tersangka penjahat perang Afghanistan, Ben Roberts-Smith. Dia adalah mantan kopral Resimen Layanan Udara Khusus. Roberts-Smith menggugat tiga surat kabar di Pengadilan Federal terkait pencemaran nama baik atas artikel-artikel yang diduga menggambarkan dirinya sebagai penjahat yang melanggar aturan moral dan hukum dalam keterlibatan militer di Afghanistan.

Ketika ditanya apakah pantas Roberts-Smith menghadiri pemakaman ratu, ketika putusan pengadilan masih beberapa bulan lagi. Albanese menjawab bahwa, Istana Buckingham telah mengundang semua pemenang Victoria Cross, yaitu penghargaan militer tertinggi di Persemakmuran.

“Ini adalah keputusan yang dibuat secara objektif. Istana telah mengundang semua penerima Victoria Cross dan itulah dasar dari undangan tersebut,” kata Albanese.

Sebuah survei pada Senin (12/9/2022) oleh peneliti pasar yang berbasis di Melbourne, Roy Morgan menemukan bahwa 60 persen responden mengatakan, Australia harus tetap menjadi monarki daripada menjadi republik dengan presiden terpilih. Manajer Roy Morgan, Julian McCrann, mengatakan, gejolak politik di Amerika Serikat berperan dalam mengubah responden jajak pendapat.

“Mereka tidak ingin menjadi negara republik, karena mereka tidak ingin berakhir seperti Amerika.  Mereka tidak mempercayai politisi dan mereka mengatakan, 'jika tidak rusak, jangan perbaiki', sikap seperti itu sangat kuat," kata McCrann.

 Survei Roy Morgan menemukan dukungan mayoritas yang konsisten untuk sebuah republik dari 1994 hingga 2008. Meskipun referendum 1999 menolak usulan pemilihan kepala negara Australia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika