REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran mencapai Rp 185 miliar untuk pengendalian inflasi setelah pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menjelaskan, anggaran tersebut merupakan anggaran reguler dan hasil re-alokasi 2,21 persen Dana Transfer Umum (DTU). Anggaran tersebut bakal digunakan untuk melakukan intervensi di sejumlah sektor.
"Jadi anggaran regulernya Rp 118 miliar ditambah dengan earmarking Rp 66,6 miliar,” kata Emil dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Bank Indonesia yang digelar di Hotel Shangrila Surabaya, Rabu (14/9/2022).
Emil menjelaskan, anggaran tersebut di antaranya dialokasikan untuk intervensi di sektor transportasi. Di mana Dishub telah menganggarkan Rp 24 miliar. Di antaranya untuk subsidi angkutan kapal perintis dengan rute Probolinggo - Gili Ketapang - Gili Mandangin - Sampang - Pamekasan PP dengan 16 voyage dengan total anggaran Rp 15 miliar.
Kemudian untuk subsidi bus Trans Jatim rute Sidoarjo - Surabaya - Gresik dengan total anggaran Rp 9 miliar. "Subsidi ini agar tarif penumpang tetap terjangkau sehingga banyak masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum," ujarnya.
Kemudian Dinas Sosial akan memberikan top-up bagi penerima program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dengan total penerima 4.000 orang. Setiap orang akan mendapat Rp 600 ribu, sehingga total anggaran yang disediakan mencapai Rp 2,4 miliar.
Di sektor pertanian dan perkebunan, Dinas Pertanian menganggarkan Rp3,65 miliar untuk bantuan perlindungan sosial yang diberikan kepada kelompok tani sebesar Rp30,45 juta per desa. Adapun total penerima mencapai 120 desa. Rencana bantuan terdiri dari alat hidroponik, benih, bibit, pakan, kolam ikan, dan pendampingan.
"Untuk Dinas Perkebunan sebesar Rp 3,16 miliar untuk kelompok tani perkebunan khususnya kopi, kakao, cengkeh, jambu mete, dan nilam, agar petani perkebunan dapat mengurangi biaya produksi," kata Emil.
Selanjutnya, anggaran yang disediakan Dinas Perhubungan sebesar Rp 14,56 miliar yang disalurkan untuk ojek konvensional dan online dengan besaran Rp 600 ribu per orang. Jumlah total penerima mencapai 24.271 orang, dengan harapan dapat membantu pemenuhan operasional pengemudi ojek akibat kenaikan harga barang.
Di segmen nelayan akan disiapkan Rp 12,46 miliar yang akan diberikan kepada 20.770 nelayan dengan nominal Rp 600 ribu per orang. Sasaran dari Bansos ini adalah nelayan kecil yang tidak mendapatkan bantuan serupa baik dari pusat maupun daerah setempat.
Sementara intervensi dari Dinas Koperasi dan UKM disiapkan Rp 18 miliar yang akan diberikan untuk 30 ribu pelaku usaha mikro yang dibagi melalui masing-masing dinas kabupaten/kota sebesar Rp 600 ribu per pelaku usaha. Bantalan sosial juga diberikan untuk sektor energi listrik kepada 14.921 rumah tangga miskin yang masing-masing mendapat Rp 500 ribu. Sehingga total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 6,1 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
