REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Utara merilis poster propaganda baru yang menampilkan rudal balistik. Media pemerintah pada Selasa (13/9) melaporkan, poster propaganda itu dirilis setelah Korea Utara menyusun undang-undang kebijakan nuklir pekan lalu.
Kantor berita KCNA melaporkan, poster propaganda itu menampilkan gambar rudal. Poster propaganda ini bertujuan untuk mendorong warga Korea Utara menerapkan tujuan yang digariskan oleh pemimpin Kim Jong-un.
Dalam undang-undang baru itu, Korea Utara telah mengedepankan hak menggunakan serangan nuklir secara preemptive untuk melindungi dirinya sendiri. Kim mengatakan, status nuklir dalam undang-undang baru itu tidak dapat diubah. Dia juga melarang pembicaraan denuklirisasi.
"Poster-poster itu menggarisbawahi perlunya membuat angkatan bersenjata Republik (Korea Utara) lebih kuat dengan memberikan prioritas utama pada pembangunan kapasitas pertahanan nasional," kata KCNA.
Menurut situs NK News, ini adalah pertama kalinya dalam sekitar lima tahun poster propaganda menampilkan senjata nuklir. Pada 2018, Korea Utara menghapus banyak poster bertema anti-Amerika dan militer, saat Kim terlibat dalam pertemuan puncak dengan AS yang berada di bawah kepemimpinan mantan Presiden Donald Trump.
Sejak diplomasi terhenti pada 2019, tema sejarah anti-Amerika telah merayap kembali ke tampilan publik. Foto-foto yang dirilis oleh KCNA menunjukkan poster-poster itu tidak menyebut Amerika Serikat, tetapi menampilkan sejumlah rudal terbaru Korea Utara, termasuk rudal balistik antarbenua Hwasong-15 dan Hwasong-17 (ICBM).
Poster-poster itu memuat slogan-slogan yang menyerukan pertahanan nasional menjadi prioritas utama nasional. Rudal itu juga menunjukkan kemakmuran negara. Sementara poster lainnya menampilkan berbagai sektor ekonomi termasuk kehutanan, perikanan, konstruksi dan barang konsumsi.
Tahun ini Korea Utara melanjutkan pengujian ICBM untuk pertama kalinya sejak 2017. Pengamat internasional mengatakan, Korea Utara tampaknya sedang bersiap untuk uji coba nuklir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
