Selasa 13 Sep 2022 19:58 WIB

Ekonom Nilai Kenaikan Harga BBM sebagai Langkah Pemerintah Atasi Persoalan Bersama

Penyesuaian BBM, meski tidak lepas dari pro-kontra, haruslah bersikap rasional

Mahasiswi mengisi BBM di SPBU Coco Modular, Kampus Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat, Jumat (9/9/2022). PT Pertamina Retail menghadirkan SPBU Coco Modular di Unand sebagai bentuk kolaborasi dengan perguruan tinggi, yang menyediakan BBM nonsubsidi kepada 33 ribu mahasiswa dan civitas akademika kampus itu.
Foto: ANTARA/Iggoy el Fitra
Mahasiswi mengisi BBM di SPBU Coco Modular, Kampus Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat, Jumat (9/9/2022). PT Pertamina Retail menghadirkan SPBU Coco Modular di Unand sebagai bentuk kolaborasi dengan perguruan tinggi, yang menyediakan BBM nonsubsidi kepada 33 ribu mahasiswa dan civitas akademika kampus itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menyikapi polemik penyesuaian harga BBM yang berlaku pada akhir-akhir ini, Penggerak Milenial Indonesia (PMI) menggelar kajian diskusi bertajuk “Meneropong Efektivitas Kenaikan BBM dari Berbagai Sudut Pandang” pada Selasa (13/11/2021), dengan menghadirkan guru besar ekonom, Prof. Muhammad Said.

Dalam penjelasannya, Said menyebut  penyikapan atas penyesuaian BBM, meski tidak lepas dari pro-kontra, haruslah berpijak pada sikap rasional. “Pro-kontra soal penyesuaian BBM adalah lumrah, tapi jangan senantiasa memandang kebijakan negara dengan negatif, sebab akan mendorong kita untuk menanggapi hal itu tidak lagi rasional melainkan secara emosional,” ujar Said saat memberikan materi.

Baca Juga

Lebih lanjut, Said menilai penyesuaian harga BBM di Indonesia tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain.“Jika dikomparasikan dengan negara lain, BBM di Indonesia menjadi negara dengan harga BBM termurah di dunia. Bandingkan dengan Arab Saudi yang menjadi pusat kilang minyak tapi harganya tetap tinggi,” tambahnya.

Bagi Said, penentuan kebijakan menaikkan harga BBM tidaklah sembarangan. Sebelum menetapkan, pemerintah terlebih dahulu mendasarkan pada pada data konkret yang ada di lapangan. 

“Jadi apa-apa yang diputuskan pemerintah tidaklah mudah dan asal-asalan. Ada proses mengkaji terlebih dahulu. Dan semua itu bertolak pada data dan kebutuhan yang ada di lapangan,” jelasnya.

Atas dasar itu, Said menyarankan agar apa yang diputuskan pemerintah senantiasa disikapi positif. Dalam artian, dipahami sebagai langkah untuk menangani masalah bersama.“Negara memfasilitasi setiap kebutuhan rakyat, termasuk di dalamnya BBM, yang tujuannya untuk mendorong kebutuhan-kebutuhan mereka,” katanya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement