Tuesday, 5 Jumadil Awwal 1444 / 29 November 2022

Senator Prediksi Nasabah Pinjol Meningkat Setelah Harga BBM Naik

Selasa 13 Sep 2022 13:12 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin memperkirakan nasabah pinjaman online akan meningkat setelah pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Najamudin mendorong Pemerintah melalui Otoritas jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi untuk melakukan pengawasan ekstra terhadap industri finansial Technologi (fintech) atau yang dikenal dengan sebutan Pinjol pasca penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin memperkirakan nasabah pinjaman online akan meningkat setelah pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Najamudin mendorong Pemerintah melalui Otoritas jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi untuk melakukan pengawasan ekstra terhadap industri finansial Technologi (fintech) atau yang dikenal dengan sebutan Pinjol pasca penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Foto: DPD
Wakil Ketua DPD minta sanksi yang tegas terhadap Pinjol Ilegal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil ketua DPD RI, Sultan B Najamudin memperkirakan nasabah pinjaman online akan meningkat setelah pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Najamudin mendorong Pemerintah melalui Otoritas jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi untuk melakukan pengawasan ekstra terhadap industri finansial Technologi (fintech) atau yang dikenal dengan sebutan Pinjol pasca penyesuaian harga BBM bersubsidi.

"Kami memperkirakan nasabah pinjol akan meningkat drastis pasca kenaikan harga BBM yang secara langsung berdampak pada inflasi kebutuhan pokok. Sementara indeks literasi keuangan masyarakat kita masih sangat rendah", kata Sultan melalui keterangan tertulisnya Senin (12/9/2022).

Ia memaparkan Satgas Waspada Investasi (SWI) pada Agustus 2022 lalu menemukan mendeteksi 71 pinjol ilegal. Dengan demikian sejak tahun 2018 sampai dengan Agustus 2022 ini, jumlah pinjol ilegal yang telah ditutup menjadi sebanyak 4.160 pinjol ilegal.

"Pinjol merupakan fenomena pasar keuangan yang tidak bisa kita pungkiri kehadirannya, namun negara berkewajiban mengawasi secara presisi setiap aktivitas industri Pinjol. Terutama terkait perizinan, skema utang hingga kaidah promosi Pinjol yang tidak realistis", ujarnya.

Najamudin juga mendorong sanksi yang tegas terhadap Pinjol Ilegal. Ia berharap penegak hukum tak ragu untuk  mendelik Pinjol Ilegal secara pidana dengan pasal penipuan, pemerasan, perbuatan tak menyenangkan, hingga UU ITE, tidak sekedar memberikan sanksi administrasi.

"OJK harus diperkuat dengan kewenangan menyelidiki semua institusi Keuangan fintech. Karena dalam UU nomor 21 tahun 2011, OJK hanya berhak mengawasi lembaga keuangan non bank seperti pinjol yang dianggap memiliki legalitas dan membiarkan pinjol ilegal kepada penegak hukum", tegasnya.

Sultan menambahkan, tugas preventif dan koordinatif saja tidak cukup bagi OJK untuk mengantisipasi terjadinya kasus-kasus manipulasi dan kejahatan keuangan di lembaga keuangan. Meski demikian, Sultan juga meminta masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran promosi Pinjol berbunga rendah dan mengurangi perilaku konsumtif. Utang konsumtif yang tidak mampu dikembalikan hanya akan menjadi beban sosial bagi pribadi dan keluarga.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA