Selasa 13 Sep 2022 09:45 WIB

Data Presiden Terjaga, Stafsus Mensesneg: Tak Banyak Rahasia Soal Pemerintahan

Faldo menilai tak banyak rahasia dari pemerintahan pada era keterbukaan saat ini.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ratna Puspita
Faldo Maldini
Foto: ANTARA/Prasetyo Utomo
Faldo Maldini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini menegaskan, tak ada kebocoran surat dan dokumen Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, seluruh data Presiden aman dan terjaga.

"Kebocoran data pribadi Presiden sudah dibantah kemarin oleh Pak Heru (Kasetpres), tidak ada. Kami kira semuanya aman dan terjaga," kata Faldo dalam keterangannya, Selasa (13/9/2022).

Baca Juga

Faldo menekankan, seluruh pihak harus bersama-sama menjaga keamanan data pribadi. Ia menambahkan, keamanan data pribadi perlu untuk terus diperkuat, salah satunya melalui pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

"Pembahasan RUU PDP pun terus berjalan, benar-benar ditimbang dengan hati-hati, agar memberikan keadilan bagi semuanya," ujar dia.

Terkait peretasan yang belakangan ini terjadi, Faldo menilai tak banyak rahasia dari pemerintahan pada era keterbukaan saat ini. "Negara ini sudah terbuka. Saya kira tidak banyak soal pemerintahan yang benar-benar rahasia. Dinding gedung-gedung pemerintahan juga ada kupingnya. Kalau ada yang kaget dan baru tahu, kayaknya kurang gaul aja," kata dia.

Selain itu, Faldo mendorong publik untuk ikut mengawasi keamanan data pribadi. Saat ini, kata dia, pemerintah sedang berupaya membangun pemerintahan yang inklusif dan transparan.

"Kami ini sedang berupaya membangun pemerintahan yang inklusif dan transparan, jadi tidak ada sakralisasi lewat rahasia-rahasia," ucap Faldo.

Sebelumnya, pemerintah akan membentuk tim khusus, yakni emergency response team, imbas dari rentetan kebocoran data milik pemerintah yang terjadi belakangan ini. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, tim khusus ini dibentuk untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia serta untuk menjaga kepercayaan publik.

“Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” kata Johnny usai mengikuti ratas bersama Presiden, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Johnny mengatakan, rapat juga membahas terkait kebocoran data yang dilakukan oleh peretas Bjorka. Kendati demikian, ia menyebut berdasarkan hasil telaah sementara, data-data yang dibocorkan oleh Bjorka tersebut merupakan data yang umum, bukan spesifik. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement