Selasa 13 Sep 2022 05:25 WIB

FAO: 6,2 Juta Warga Sri Langka Alami Rawan Pangan

Sebanyak 6,2 juta warga Sri Lanka mengalami kerawanan pangan.

Red: Agung Sasongko

Foto: EPA-EFE/CHAMILA KARUNARATHNE

Orang-orang menunggu untuk membeli minyak tanah di sebuah pompa bensin di tengah kelangkaan bahan bakar di Kolombo, Sri Lanka, 07 Juni 2022. Sri Lanka menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dasawarsa karena kurangnya devisa, yang mengakibatkan kelangkaan pangan, bahan bakar, obat-obatan. , dan barang impor. Protes telah mengguncang negara itu selama berminggu-minggu, menyerukan pengunduran diri presiden atas dugaan kegagalan mengatasi krisis ekonomi yang memburuk saat ini.

IHRAM.CO.ID, ROMA -- Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Program Pangan Dunia (WFP) mengatakan, sebanyak 6,2 juta warga Sri Lanka mengalami kerawanan pangan. Jumlah tersebut sekitar 28 persen dari total populasi negara tersebut

"Lebih dari 6,2 juta orang (di Sri Lanka) diperkirakan mengalami kerawanan pangan akut sedang dan 66 ribu orang mengalami kerawanan pangan akut parah," kata FAO dan WFP dalam laporan bersama, Senin (12/9), dikutip laman Sputnik.

Baca Juga

Menurut WFP dan FAO, situasi keamanan dapat terus memburuk. Hal itu bisa dipicu minimnya barang-barang impor, penurunan produksi pertanian, kenaikan harga, dan gangguan mata pencaharian.

Saat ini Sri Lanka sedang dibekap krisis ekonomi terburuk dalam 70 tahun terakhir. Negara tersebut telah menghadapi gelombang demonstrasi sejak Maret lalu. Mereka menuntut perbaikan hidup dan reformasi pemerintahan. Pada Juni lalu, inflasi di Sri Lanka mencapai 54,6 persen. Pada 13 Juli lalu, Gotabaya Rajapaksa akhirnya mundur dari jabatannya sebagai Sri Lanka.

Pada Agustus lalu, angka inflasi di Sri Lanka telah menembus 64,3 persen. Negara tersebut sudah kesulitan mengimpor barang-barang, termasuk bahan bakar minyak (BBM) karena utang pembelian minyaknya telah menggunung.

Sri Lanka sudah mencapai kesepakatan awal dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk paket bantuan senilai 2,9 miliar dolar AS selama empat tahun. Namun, program tersebut bergantung pada jaminan restrukturisasi utang dari kreditur setelah negara tersebut mengumumkan bahwa mereka menangguhkan pembayaran utang luar negerinya. Saat ini, negara tersebut memiliki utang luar negeri sebesar 51 miliar dolar AS. Sebanyak 28 miliar dolar AS di antaranya harus dibayar pada 2027.

Ikuti Whatsapp Channel Republika