Senin 12 Sep 2022 16:50 WIB

Gandeng OJK, Erick Thohir Ingin KUR UMKM dengan Bunga 0 Persen

Alokasi bunga 0 persen akan membuat cost structure UMKM turun

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Gita Amanda
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong adanya potongan bunga hingga 0 persen untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Indonesia (BI) bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). (ilustrasi)
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong adanya potongan bunga hingga 0 persen untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Indonesia (BI) bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong adanya potongan bunga hingga 0 persen untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Indonesia (BI) bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, keberadaan alokasi bunga 0 persen akan membuat cost structure bagi UMKM turun dari 24 persen hingga 7 sampai 8 persen. Erick juga telah berbicara dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar aturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai Rp 40 triliun dari hasil rights issue dapat didorong.

Kementerian BUMN, kata Erick, tengah mendorong komunikasi dengan OJK apakah usulan tersebut dapat diterima. Hal itu terkait aturan BMPK yang didorong Erick agar tidak disalahgunakan korporasi besar untuk melakukan pinjaman.

“Jadi bagaimana KUR ini bisa lebih tepat lebih murah ya memang harus kolaborasi dari pihak-pihak lain sehingga ini bisa efektif. Apakah itu perlu dibentuk badan KUR saya juga tidak bisa ini bukan tupoksi saya,” ujar Erick dalam keterangannya, Jumat (9/9/2022).

Sebelumnya, pemerintah meningkatkan dana pembiayaan KUR menjadi Rp 338 triliun pada 2022. Kementerian BUMN berkomitmen untuk melanjutkan kolaborasi dengan lembaga terkait dalam penyaluran pembiayaan dan pendampingan.

Lebih lanjut, Erick juga mengatakan, pihaknya bersama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Kementerian Investasi terus mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini seiring dengan upaya pemerintah menciptakan ekonomi kerakyatan dengan rantai pasok yang berkelanjutan.

“Tentunya tugas antar kementerian tidak saling tumpang tindih. Kami di Kementerian BUMN fokus di pembiayaan dan pendampingan, jika memungkinkan kami juga berusaha membuka pasar untuk pelaku usaha,” kata Erick.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement