REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan akan mengakselerasi upaya peningkatan kualitas pelayanan penyeberangan dan pelabuhan. Khususnya di lintasan utama menjelang perhelatan angkutan Natal dan Tahun Baru 2022/2023.
“Ada sejumlah poin penting yang menjadi perhatian, terkait layanan pelabuhan, kapal, aspek keselamatan yang menjadi prioritas,” kata Corporate Secretary ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin dalam pernyataan tertulisnya, Ahad (11/9/2022).
Selain itu, Shelvy mengatakan ASDP juga akan memperhatikan kelancaran arus penumpang dan kendaraan. Selain itu juga layanan e-ticketing Ferizy yang saat ini baru bisa diakses 100 persen di Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk.
Shelvy menuturkan yang menjadi lesson learned pada layanan angkutan Lebaran 2022 lalu sudah dipetakan. “Saat ini manajemen ASDP telah menyusun strategi agar pada layanan angkutan Natal dan Tahun Baru 2022/2023 dapat berjalan lebih baik, lancar, aman, nyaman, dan selamat,” jelas Shelvy.
Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo meminta ASDP melakukan berbagai perbaikan yang harus segera untuk libur Natal dan Tahun Baru 2022/2023. Beberapa diantaranya yakni peningkatan tiket online Ferizy oleh ASDP yang dianggap tidak 100 persen daring.
“Usahakan segera 100 persen online pembagian porsi rupiah bagi dermaga, pemilik kapal, PNBP, retribusi yang harus dilakukan melalui sistem real time, tidak manual seperti sekarang dengan bukti sobekan tiket. Hilangkan kebijakan tiket hangus," jelas Agus.
Agus juga mengharapkan pemerintah daerah atau ASDP seharusnya menyiapkan lokasi penampungan sebelum penumpang atau kendaraan masuk area dermaga. First Come First In harus dikombinasikan dengan tempat pengendapan dengan pengawasan pengaturan yang ketat.
Dia menuturkan juga perlu penyelesaian dermaga eksekutif dua yang harud disegerakan untuk dapat menampung aspirasi pengusaha swasta untuk dapat menggunakan fasilitas dermaga eksekutif. Lalu juga revitalisasi dan pengaturan dermaga non eksekutif berikut pengaturan alur penumpang dan kendaraan lebih dioptimalkan untuk menampung lonjakan hari besar atau liburan.
Agus juga meminta agar BPTD Banten segera menerapkan Marine Operation System (MOS) supaya tidak ada lagi permainan koruptif dalam pengaturan kapal di dermaga dan berlayar. "Dengan MOS para stakeholder seperti BPTD, ASDP, pemilik kapal, nahkoda, publik, pemerintah daerah melalui dishub dapat mengetahui keberadaan dan kondisi kapal. Selain itu penumpang juga bisa mengetahui jadwal kapal dan bisa mengaksesnya dengan aplikasi seperti yang dilakukan oleh KAI," ungkap Agus.
Selain itu Agus berharap agar berbagai tarif di pelabuhan segera dihitung ulang menyusul momen kenaikan BBM pada pekan lalu. Agus mengatakan berbagai tarif harus menciptakan keputusan yang terbaik bagi semua pihak.
“Tiak terlalu memberatkan konsumen tetapi menutup semua biaya operasional. Kalau tidak, kebijakan subsidi Pemerintah harus disertakan," ujar Agus.
Agus juga menyoroti perihal manifes penumpang dan kendaraan termasuk penumpang didalamnya harus terpampang online dan real time sehingga nakhoda, pemilik kapal, BPTD, ASDP, Dispenda, Dishub, Jasa Raharja, dan lain-lain dengan pasti mempunyai daftar penumpang. Hal tersebut menuurtnya penting agar bila terjadi kecelakaan tidak kesulitan dalam memverifikasi manifes.
"Gunakan secara optimal Internet of Things (IoT) di seluruh sistem operasi Pelabuhan. Akhir 2022 sudah harus selesai. Memang akan banyak tantangan, namun dengan IoT percaloan dan korupsi di wilayah Pelabuhan akan sangat turun," tutur Agus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
