REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menjelaskan, anggota dewan telah menyetujui usulan penambahan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp 432.071.115.000. Keputusan tersebut disepakati dalam rapat kerja yang digelar pada 7 September lalu.
Ia mengingatkan, agar anggaran tersebut digunakan meningkatkan kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Sahroni juga meminta agar penggunaan anggaran itu dapat dipertanggungjawabkan.
"Menurut saya penambahan anggaran ini adalah hal wajar demi meningkatkan kapasitas KPK dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, KPK juga telah sangat maksimal melakukan asset recovery yang mencapai ratusan miliar rupiah," ujar Sahroni lewat keterangannya, Jumat (9/9).
"Saya yakin prestasi ini akan terus meningkat jika kita dukung terus salah satunya melalui penambahan ini," sambungnya.
Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya menjelaskan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp 432 miliar itu akan digunakan keperluan belanja pegawai dan belanja modal.
Komisi III, kata Sahroni, mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi kinerja KPK. Agar berbagai dukungan kepada lembaga yang dipimpin Firli Bahuri itu dapat dimaksimalkan dengan baik. "Penambahan anggaran ini harus bisa KPK pertanggungjawabkan penggunaannya hingga nilainya yang terkecil," ujar Sahroni.
Dalam rapat kerja pada 7 September lalu, Firli juga menyampaikan kinerja KPK selama 2022. Sepanjang Januari hingga Agustus tahun ini, KPK telah melakukan penahanan sebanyak 84 tersangka.
Selama Januari-Agustus, KPK juga telah melakukan penyelidikan terhadap 88 perkara. Penyidikan yang telah diakukan sebanyak 79 perkara, dan penuntutan 80 perkara. Sedangkan, perkara inkrah sebanyak 75 perkara, dan mengeksekusi 67 perkara.
KPK juga bertindak sebagai sekretariat strategi nasional pencegahan korupsi. Dari tiga fokus area dan 12 aksi pecegahan korupsi tahun 2021-2022 sudah mencapai angka 63,86 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
