REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajak sektor swasta untuk menggarap hunian dengan uang muka atau down payment (DP) nol rupiah. Hal itu guna mengoptimalkan target 10 ribu unit sesuai usulan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
"Memang semuanya tidak menjadi tanggung jawab Pemprov sendiri, tetapi bagaimana swasta mengambil peran," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Sarjoko saat peresmian hunian DP nol rupiah di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (8/9/2022).
Hingga saat ini, total realisasi unit dengan skema DP nol rupiah yang sudah dibangun mencapai 2.332 unit. Adapun unit yang sudah terbangun itu di antaranya Menara Samawa di Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur mencapai 780 unit.
Kemudian di Bandar Kemayoran sebanyak 38 unit, Sentraland Cengkareng sebanyak 166 unit dan 1.348 unit yang baru diresmikan yakni Menara Swasana di Pondok Kelapa dan Cilangkap.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI periode 2017-2022, Pemprov DKI menargetkan pembangunan DP nol rupiah sebanyak 232.214 unit. Namun, Pemprov DKI mengusulkan untuk merevisi target itu menjadi 10 ribu unit kepada DPRD DKI.
Sarjoko menyebut saat ini proses usulan revisi sedang berproses dan belum ada keputusan akhir.
"Ini kan masih dalam proses. Kami belum ada keputusan final terkait target RPJMD," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meresmikan DP nol rupiah di Cilangkap mengatakan DP nol rupiah potensial digarap swasta karena tingkat keterisian mencapai 95 persen, lebih tinggi dibandingkan rumah komersial misalnya apartemen yang mencapai 70 persen. Anies menyebut permintaan DP nol terbilang tinggi yang dilihat dari pendaftaran mencapai sekitar 55 ribu untuk ikut program itu.
"Jadi, DP nol ini sebuah skema menarik bagi swasta," kata Anies.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
