REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah meminta pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui bantalan sosial. Dia mengingatkan pemerintah agar segera mendata masyarakat, khususnya mereka yang masuk dalam kategori orang miskin baru setelah kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi.
“Bantalan sosial melalui berbagai program bantuan kepada masyarakat harus segera didistribusikan, karena kenaikan BBM juga akan berdampak terhadap kenaikan berbagai komoditas kebutuhan lainnya,” kata Charles Meikyansah di Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Dia juga mendesak pemerintah mempercepat penyaluran subsidi bagi pekerja di sektor-sektor yang terdampak langsung terhadap kenaikan BBM. Charles mencontohkan seperti pekerja jasa transportasi umum dan ojek, pelaku UMKM, nelayan atau pekerja di sektor perikanan, hingga pekerja di sektor pertanian dan pangan yang mengandalkan angkutan logistik.
“Kami juga memberi catatan kepada pemerintah untuk memperhatikan kelompok masyarakat yang sebelum kenaikan BBM ada di atas garis kemiskinan dan tidak masuk radar BLT (bantuan langsung tunai). Akibat pandemi Covid-19 dan harga BBM naik, mereka masuk dalam kategori rentan miskin," ujarnya.
Dia menjelaskan, kelompok masyarakat yang ia maksud adalah kelas menengah paling bawah. Menurut Charles, masyarakat yang saat ini masuk di garis kemiskinan tersebut di antaranya seperti buruh, pekerja informal perkotaan, petani/nelayan, bahkan ojek online (ojol), dan pengemudi taksi. Dia mengatakan kelompok tersebut masuk dalam Desil 3-5.
Desil merupakan kategori rumah tangga menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diukur berdasarkan penghasilan masyarakat. “Ojek online awalnya masuknya 4-6. Namun sekarang berat dan bisa jadi masuk desil 3-4. Sopir taksi juga berat karena saat pandemi tidak dapat pemasukan karena kenaikan BBM juga menambah beban," ujarnya.
Charles meminta pemerintah memberikan perhatian khusus mengenai pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat rentan miskin agar pendataan dan pemberian bansos BBM sesuai serta tepat sasaran. Dia meminta agar anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk Dana Desa, Dana Alokasi Umum, Bantuan Sosial, serta Belanja Tidak Tetap dapat diprioritaskan untuk jaring pengaman sosial rakyat miskin dan rentan miskin di seluruh daerah.
Charles juga mendorong pemerintah daerah untuk proaktif dalam mengendalikan inflasi di wilayahnya masing-masing saat kenaikan harga BBM bersubsidi. “Pemda harus bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan termasuk dengan menggandeng pihak swasta dengan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk digunakan sebagai bantalan sosial bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi," katanya.
Politisi Partai NasDem itu menilai, efek domino yang dipicu kenaikan harga BBM bersubsidi perlu diantisipasi agar tidak meningkatkan angka inflasi terlalu tinggi di setiap daerah. Karena itu dia menilai peran pemda dalam mengendalikan tingkat inflasi di wilayahnya sangat dibutuhkan saat ini.
Di sisi lain menurut dia, DPR meminta agar pemerintah memperhatikan dengan seksama terkait kebijakan penyesuaian tarif untuk angkutan umum, taksi, dan kendaraan online. Charles mengingatkan bahwa pengawasan yang ketat harus dilakukan agar penyesuaian tarif jasa transportasi tidak berlebihan.
"Kenaikan tarif pada angkutan umum, taksi dan angkutan berbasis online tidak boleh hanya menguntungkan pihak perusahaan maupun penyedia jasa aplikasi," ujarnya.
Menurut dia, jangan sampai driver atau mitra pengemudinya nombok biaya BBM karena kenaikan tarif angkutan umum dan jasa transportasi harus juga dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya.
