REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR dan pemerintah sepakati pengambilan keputusan tingkat I terhadap rancangan undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Pengambilan keputusan tersebut dihadiri langsung Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate yang mewakili pemerintah.
"Saya minta sekali lagi jawaban, baik dari fraksi maupun pemerintah, kami minta persetujuan Bapak-Ibu anggota Komisi I. Apakah RUU tentang Perlindungan Data Pribadi dapat kita setujui, selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk disahkan menjadi undang-undang," tanya Ketua Komisi I Meutya Hafid dijawab setuju, Rabu (7/9/2022).
Ia menjelaskan, sembilan fraksi yang terdapat di Komisi I menyetujui pengambilan keputusan tingkat I atas RUU PDP. Pengesahannya menjadi undang-undang akan disetujui dalam rapat paripurna (rapur) DPR terdekat.
"Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panja dan seluruh anggota Panja dari Komisi I dan pemerintah, karena kerja kerasnya selama ini telah berhasil disetujui oleh sembilan fraksi tanpa terkecuali," ujar Meutya.
Johnny menjelaskan, tujuan utama RUU PDP adalah melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. Ini menjadi tanggung jawab negara dalam menjamin dan melindungi warga negaranya.
"Untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan data pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi," ujar Johnny.
Substansi pokok RUU PDP merupakan langkah maju dalam tata kelola data pribadi dan pengawal ruang digital. Juga menjadi kemajuan signifikan dalam tata kelola kelembagaan, dan berbagai isu strategis lainnya yang berkaitan dengan data pribadi.
"RUU PDP dapat setara dengan RUU lain di kawasan dan global. Perlindungan data pribadi akan kokohkan integritas dan trust dalam tata kelola global, pemerintah menyetujui draf RUU PDP dibawa ke tingkat II," ujar Johnny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
