REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR mendukung serta mengusahakan usulan penambahan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp 432.071.115.000. Keputusan tersebut disepakati dalam rapat kerja Komisi III DPR yang digelar hari ini.
"Jadi hari ini posisi anggaran Rp 1,276 (triliun) itu kalau nanti tambahnya disetujui, maka anggaran KPK di 2023 sebesar Rp 1,708 (triliun), cocok?" kata Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto dilanjutkan mengetuk palu sidang, Rabu (7/9/2022).
Sebelumnya, usulan penambahan anggaran disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR hari ini. Firli mengatakan, penambahan anggaran sebesar Rp 432 miliar itu akan digunakan keperluan belanja pegawai dan belanja modal.
"Belanja pegawai terkait amanat PP 41 Tahun 2020 di mana pasal 9 disebutkan bilamana terjadi penurunan pendapatan, maka akan diatur tunjangan khusus yang diatur dengan peraturan presiden," kata Firli dalam rapat kerja di Komisi III DPR RI, Rabu (7/9/2022).
"Perhitungan KPK atas dasar amanat PP itu, maka kebutuhan anggaran tambahan belanja pegawai 2023 dibutuhkan Rp 290,07 miliar," katanya.
Usulan tersebut mendapat dukungan sejumlah anggota dewan. Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar, Supriansa menyatakan usulan tambahan anggaran tersebut perlu didukung. "Dalam rangka memperbaiki sistem yang ada, termasuk ingin menumbuhkan ekonomi yang ada di republik ini yang sementara terganggu, maka dengan mengucapkan Bismillahirahmanirahim Golkar menyetujui semua keinginan untuk penambahan anggaran ini," kata Supriansa.
Dukungan juga disampaikan Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Heru Widodo. Heru mengatakan, PKB mendukung rencana program yang akan dilakukan KPK termasuk penambahan anggaran.
"Secara prinisp PKB akan mendukung penuh apa yang diusulkan oleh KPK termasuk penambahan anggaran sekaligus kita mengusulkan kalau ada program antikorupsi sejak dini," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
