Rabu 07 Sep 2022 16:02 WIB

Wakil Ketua DPRD DIY Minta Pemda tak Naikkan Tarif Angkutan Umum

Wakil Ketua DPRD DIY meminta agar Pemda menggratiskan tarif Trans Jogja bagi pelajar

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Nur Aini
Bus TransJogja. DPRD DIY menegaskan agar Pemerintah Daerah (Pemda) DIY tidak menaikkan tarif angkutan umum.
Foto: Antara/Regina Safria
Bus TransJogja. DPRD DIY menegaskan agar Pemerintah Daerah (Pemda) DIY tidak menaikkan tarif angkutan umum.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- DPRD DIY menegaskan agar Pemerintah Daerah (Pemda) DIY tidak menaikkan tarif angkutan umum. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menyusul kenaikan BBM.

"Terkait transportasi, jangan sampai ada kenaikan-kenaikan tarif yang urusannya dengan Pemda DIY, contohnya Trans Jogja," kata Huda saat menerima audiensi gabungan serikat buruh DIY di DPRD DIY, Yogyakarta, Rabu (7/9/2022).

Baca Juga

Menyusul dengan naiknya harga BBM, Huda menegaskan agar kebijakan-kebijakan DIY yang dikeluarkan harus dapat mensejahterakan masyarakat. Bahkan, Huda meminta agar Pemda DIY menggratiskan tarif Trans Jogja untuk pelajar dan mahasiswa.

"Kenaikan BBM menjadi keprihatinan semua masyarakat, kami juga merasakan, seluruh pihak merasakan," ujar Huda.

Huda pun menegaskan bahwa ia menolak kenaikan BBM oleh pemerintah pusat ini. Bahkan, Huda juga menandatangani surat berisi tuntutan gabungan serikat buruh DIY terkait kenaikan BBM ini dan langsung dikirimkan ke pemerintah pusat dan DPR RI, Rabu (7/9) ini.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, pihaknya tidak akan menaikkan tarif angkutan umum, meskipun harga BBM mengalami kenaikan. "Kalau kita Trans Jogja sama (tarifnya), tidak ada (kenaikan)," kata Made di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (6/9).

Meskipun begitu, pihaknya akan mengurangi jam layanan Trans Jogja mengingat tidak seluruh jalur Trans Jogja yang banyak diakses oleh masyarakat. Pengurangan jam layanan ini dilakukan di jalur yang memiliki sedikit pengguna. Hal itu dilakukan agar penggunaan BBM untuk operasional Trans Jogja dapat dimaksimalkan ke jalur yang lebih banyak diakses masyarakat. Setidaknya, total jalur Trans Jogja saat ini mencapai 17 jalur.

"Tidak semuanya (17) jalur itu ramai, nanti kita lihat yang mana yang bisa kita kurangi layanannya dulu. BBM itu kan pengaruhnya di subsidi yang di bahan bakar, berarti ketika dia beroperasi terus dia kan otomatis penggunaan bahan bakarnya cukup banyak," kata Made.

Made menegaskan, pengurangan jam layanan ini bukan berarti meniadakan layanan di jalur yang sudah ada. Meskipun begitu, pihaknya masih harus meneliti dan mengkoordinasikan lebih lanjut terkait pengurangan jam layanan Trans Jogja ini sebelum direalisasikan.

"Kita sebenarnya tetap mempertahankan layanan, tetap ada. Cuma ketika jam yang tidak begitu ramai itu dikurangi jam layanannya). Tapi ini masih diolah, baru dihitung ini (penurunan layanannya)," tambah Made.

"Kita tidak akan juga mengurangi yang sudah sepi dan yang jaraknya jauh juga, tidak seperti itu juga. Sudah menunggunya lama, nanti kalau dikurangi tidak nyaman juga orang," kata Made. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement