REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Anggota DPR RI Fahri Hamzah, yang kini menjadi Politisi Partai Gelora mengatakan, perbaikan di kepolisian sudah seharusnya dilakukan secara menyeluruh. Pasalnya, kata dia, apabila momen ini tidak dipakai untuk melakukan pembenahan dan perbaikan besar-besaran di tubuh polri, maka bangsa ini sangat dirugikan kedepannya.
"Kita ini harus mendukung perbaikan menyeluruh di kepolisian. Cara kita mendukung mendorong agar kecolongan-kecolongan dalam penegakkan hukum yang benar di kepolisian betul betul dijalankan. Ini momentumnya memperbaiki Polri secara menyeluruh," kata Fahri kepada wartawan, Rabu (7/9/2022).
Mantan politisi PKS ini berpesan kepada kepolisian, agar gelombang perbaikan yang dikehendaki masyarakat Indonesia ini dijadikan bahan dan pelajaran penting. Jangan hanya sekedar melakukan pergantian posisi semata, namun juga harus jadi komitmen bersama memperbaiki total keprofesionalan Polri.
Karena, dia mengakui, selama dalam sejarah republik ini dan selama ini menjadi anggota DPR, belum pernah terjadi Polri mengalami kecolongan seperti ini sebelumnya. Berawal dari kasus kematian anggota Polri, Brigadir J, ternyata terungkap ke skenario rekayasa pembunuhan, bahkan sampai 'obstruction of Justice', yang menyeret banyak perwira tinggi dan Kapolda.
"Karena itu, kita semua berharap dibawah Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo melakukan perbaikan secara total dan menyeluruh. Karena opini publik memperlihatkan dukungan terhadap Kapolri melakukan perbaikan itu. Jadi, kasus Sambo hingga tiga Polda terlibat ini jadi momentum perbaikan itu," tegas Fahri.
Fahri meminta, Kapolri tidak perlu segan bersikap tegas di internal demi perbaikan Polri. Karena momentum ini harus digunakan untuk perbaikan institusi Bhayangkara secara menyeluruh. Apabila momen ini tidak digunakan, maka ia khawatir kedepan akan lebih susah memperbaikinya. Karena bagaimana pun implikasinya sudah akan kemana mana.
"Saya dulu pernah mengatakan mentalitas polisi sipil ini harus diperbaiki, karena tidak bisa mentalitas polisi sipil bergaya seperti militer. Maka pendekatan kepada sipil itu yang perlu diperbaiki,\" ujar Fahri.
Sebelumnya, Tim Gabungan Khusus Polri sudah mendapatkan informasi terkait dugaan keterlibatan tiga Kapolda dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, tim Irsus sedang mendalami dugaan keterlibatan tiga Kapolda itu.
Namun, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, belum ada pemeriksaan oleh tim khusus, sehingga Polri meminta masyarakat untuk tidak berasumsi. Ketiga Kapolda yang diduga terkait terlibat dalam kasus Sambo itu, yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Fadhil Imran, Kapolda Sumatra Utara (Sumut) Irjen RZ Panca Putra, dan Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Nico Afinta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
