Oleh : Gita Amanda, Jurnalis Republika.co.id
REPUBLIKA.CO.ID, Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar dan Pertamax. Meski ditentang berbagai kalangan dari mahasiswa hingga DPR, namun Pemerintah bergeming, keputusan sudah bulat.
Harga Pertalite naik, dari sebelumnya Rp 7.650 kini menjadi Rp 10 ribu per liter. Solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 7.200 per liter. Pertamax dari Rp 12.500 naik jadi Rp 14.500.
Dengan naiknya harga BBM tentunya merambat pada kenaikan sejumlah hal, terutama terkait transportasi. Angkutan umum jelas sudah menaikan harga, tarif angkot untuk jarak dekat yang tadinya hanya Rp 2.000 kini Rp 4.000-Rp 5.000. Tarif bus pun mengalami kenaikan.
Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia juga berencana menaikan biaya sewa hingga 25 persen. Artinya bahan kebutuhan pokok yang akan diangkut truk-truk ini pun akan mengalami penyesuaian harga.
Ongkos kirim belanja online tak ketinggalam, digadang-gadang akan naik sebesar 10 persen. Ini tentunya akan berimbas besar pada UMKM-UMKM yang mengandalkan penjualan mereka pada marketplace.
Pun tarif ojek online dan mobil online, para pengemudi meminta pemerintah menaikkan tarif ojol sebesar minimal 30 persen. Para pengguna ojol maupun layanan pemesanan makanan melalui ojol tentu akan merasakan dampaknya.
Terlebih kenaikan harga BBM juga terjadi tak lama dari kenaikan suku bunga perbankan. Kenaikan suku bunga ini berimbas pada tingginya suku bunga KPR. Hal ini memberatkan mereka yang sedang menyicil rumah atau baru akan membeli rumah karena harga perumahan pun melonjak.
Bantuan pemerintah tak sentuh kelas tengah-tengah
Pemerintah memang tak semata-mata menaikan harga BBM khususnya yang bersubsidi. Pemerintah mengklaim, selama ini anggaran subsidi BBM sudah sangat membebani negara.
Mengutip salah satu media nasional disebutkan berdasarkan laporan Bank Mandiri berjudul Global and Indonesia Economic Outlook 2022, memperkirakan harga keekonomian Pertalite itu seharusnya di kisaran Rp 14.250 per liter. Jika pemerintah terus mempertahankan menjual Pertalite di harga Rp 7.650 per liter, maka kompensasi yang harus dibayar pemerintah ke Pertamina akan semakin melonjak. Apalagi sejak Pertamax naik, banyak masyarakat beralih menggunakan Pertalite.
Kemarin-kemarin, pemerintah berupaya membatasi konsumsi BBM subsdi dengan penggunaan aplikasi MyPertamina. Sayangnya tak berhasil. Sebab dianggap malah merepotkan masyarakat, terlebih masyarakat kelas bawah yang tak memiliki gadget canggih. Maka opsi menaikan harga BBM pun kini diambil pemerintah.
Namun pemerintah telah menyiapkan berbagai bantuan untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah penduduk miskin di Indonesia akibat kenaikan BBM ini. Dan konon bantuan ini disiapkan untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin Indonesia. Pemerintah menyiapkan BLT BBM untuk 20,65 juta penduduk miskin dan kelas menengah bawah di Tanah Air. Mereka akan menerima bantuan Rp 150 ribu per bulan untuk 4 bulan.
Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan juga menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. Sementara itu, para pekerja dengan gaji di atas Rp 3,5 juta tentu harus gigit jari.
Masyarakat kelas menengah tengah-tengah inilah yang harus mengencangkan dengan benar ''ikat pinggang''mereka. Mereka-mereka yang memiliki gaji di atas Rp 3,5 juta tapi di bawah Rp 10 juta.
Kelas tengah-tengah. Mereka yang biasanya punya anggaran untuk jajan kopi online, atau bahkan nongkrong di kafe pada akhir pekan kini harus mulai mengatur lagi keuangannya.
Mereka-mereka yang sedang menyicil rumah lewat KPR. Mereka yang membangkitkan UMKM melalui konsumsi mereka di marketplace.
Mereka-mereka ini yang harus menekan dan mengatur ulang kembali pengeluaran mereka. Artinya kelas tengah-tengah ini, harus mulai berhemat untuk belanja online maupun jajan online apalagi untuk liburan atau sekadar nongkrong akhir pekan.
Padahal, masyarakat kelas tengah-tengah ini yang cukup banyak membantu bangkitnya perekonomian di era dan pascapandemi lalu. Mereka yang banyak membelanjakan uang mereka membeli produk-produk pelaku UMKM. Mereka yang memenuhi kedai-kedai kopi lokal. Mereka yang berbelanja membeli barang-barang di marketplace hingga membangkitkan bisnis ekspedisi maupun para UMKM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
