Tuesday, 12 Jumadil Awwal 1444 / 06 December 2022

Pengamat: Kenaikan Harga BBM Jadi Peluang Benahi Angkutan Umum

Selasa 06 Sep 2022 01:00 WIB

Red: Agus raharjo

Calon penumpang berjalan menuju ke dalam bus di Terminal Cicaheum, Bandung, Jawa Barat, Senin (5/9/2022). Pascanaiknya harga bbm jenis pertalite, pertamax, dan solar, Ketua DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kurnia Lesani akan melakukan penyesuaian tarif di kisaran 25 hingga 35 persen dari tarif sebelum kenaikan bbm.

Calon penumpang berjalan menuju ke dalam bus di Terminal Cicaheum, Bandung, Jawa Barat, Senin (5/9/2022). Pascanaiknya harga bbm jenis pertalite, pertamax, dan solar, Ketua DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kurnia Lesani akan melakukan penyesuaian tarif di kisaran 25 hingga 35 persen dari tarif sebelum kenaikan bbm.

Foto: ANTARA/Raisan Al Farisi
Pemerintah dinilai perlu memberikan subsidi untuk angkutan umum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengamat transportasi Djoko Setijowarno dari Masyarakat Transportasi Indonesia menilai kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi peluang untuk membenahi angkutan umum.

"Kenaikan harga BBM, sesungguhnya peluang bagi pemerintah untuk menata angkutan umum, baik penumpang maupun barang. Sebaiknya harga BBM bersubsidi untuk angkutan umum yang berbadan hukum tidak perlu naik," ujar Djoko saat dihubungi di Jakarta, Senin (5/9/2022).

Baca Juga

Hal itu, ujar dia, dilakukan dalam upaya untuk mempercepat seluruh angkutan umum berbadan hukum. Selama ini cukup banyak angkutan umum tidak berbadan hukum, baik penumpang maupun barang. Sehingga, negara tidak tahu secara pasti berapa jumlah angkutan barang dan penumpang.

Tentunya, masih menurut dia, untuk angkutan barang diberikan kepada yang sudah berbadan hukum dan tidak kelebihan dimensi dan muatan (over dimension over load/ODOL) serta dibolehkan memperoleh BBM bersubsidi.

Ia memaparkan bahwa angkutan umum penumpang dapat segera diperluas dan diberikan subsidi operasional. Berdasarkan catatan pemerintah (Kementerian ESDM, 2012), konsumsi BBM bersubsidi mobil 53 persen, sepeda motor 40 persen, truk empat persen, dan angkutan umum tiga persen. Pilihan terbaik dengan subsidi transportasi umum.

Menjadi masuk akal, lanjutnya, jika paradigma yang berkembang ialah dalam 10 tahun ke depan kendaraan pribadi (mobil dan sepeda motor) akan terus bertambah. Di sisi lain, angkutan umum, tanpa kebijakan yang berpihak dan komprehensif, malah kian mendekati kepunahan.

Sebaiknya, masih menurut dia, pemerintah juga fokus menata dan mengembangkan angkutan umum penumpang. Tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi, penyaluran kepada operator angkutan umum amat dimungkinkan.

Saat ini, pengawasan penyaluran BBM bersubsidi untuk angkutan umum bisa melalui aplikasi yang ditunjang dengan penataan operator. Sehingga dapat menjadi momentum untuk penataan angkutan umum agar seluruhnya berbadan hukum dan menjamin keselamatan dan keamanan pengguna.

Pemerintah, kata dia, perlu memberikan subsidi untuk angkutan umum, baik angkutan penumpang maupun barang yang berbadan hukum. Subsidi angkutan barang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi yang selama ini kerap dilirik sebelah mata padahal pengemudi angkutan barang menjadi ujung tombak kelancaran arus barang.

Terkait subsidi pula, ujar Djoko, pemerintah hendaknya lebih memperhatikan subsidi bagi pengembangan program Buy The Service (BTS) Kementerian Perhubungan yang saat ini sudah beroperasi di 11 provinsi.

Baca juga : Di Mana Strategi Pembenahan Transportasi Publik Saat Harga BBM Naik?

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA