REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto meyakini, kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax bakal menggerus daya beli masyarakat. Padahal, kata Adik, kondisi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Daya beli masyarakat sedang menurun akibat tingginya inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan dan jasa.
"Dengan adanya kenaikan harga BBM yang mencapai Rp 2.000 lebih ini, maka bisa dipastikan daya beli mereka semakin melemah," ujar Adik, Ahad (4/9/2022).
Adik mengungkapkan, yang paling terdampak akibat kenaikan harga BBM adalah konsumen. Karena biaya kenaikan tersebut akan dibebankan kepada mereka, baik kenaikan biaya logistik maupun kenaikan biaya lainnya. Artinya, lanjut Adik, dari sisi perusahaaan, kenaikan itu bisa dibebankan pada harga jual. Perusahaan akan menaikkan harga jual sesuai dengan kenaikan harga BBM.
"Sehingga yang tetep terkena ya konsumen. Dampak selanjutnya daya beli kian turun," kata Adik.
Adik melanjutkan, jika daya beli masyarakat yang sudah lemah ini semakin turun, maka bisa dipastikan industri baik barang atau jasa akan mengurangi produksi. Hal ini, kata dia, akan membuat pertumbuhan ekonomi terganggu. Bahkan, lanjut Adik, besar kemungkinan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 5,2 persen tidak akan tercapai.
Adik menyadari, kenaikan harga BBM adalah keputusan berat yang harus diambil pemerintah. Karena beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah semakin membengkak akibat kenaikan harga minyak dunia yang kian tinggi.
"Ini adalah langkah yang sangat berat akibat kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah sudah tidak sanggup untuk terus menanggung subsidi BBM," kata Adik.
Adik mengingatkan, yang harus dilakukan pengusaha selanjutnya adalah berhitung ulang. Karena biaya logistik pasti mengalami kenaikan. Sektor transportasi disebutnya menjadi sektor yang paling cepat melakukan penyesuaian harga. Sedangkan untuk sektor lain, masih perlu waktu untuk menghitung beban biaya produksi yang bertambah.
Terkait bantuan sosial yang rencananya dikucurkan pemerintah, ia mengatakan hal itu memang seharusnya dilakukan untuk sedikitnya membantu menjaga daya beli masyarakat. "Bansos ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan itu sudah benar," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
