REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Hamka Haq mengatakan, PDIP siap menyukseskan Pemilu 2024 dengan aman, damai, dan tanpa kegaduhan dengan menggunakan politik identitas.
Hal itu, kata Hamka, sebagaimana yang dibahas dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Tahun 2022 yang mengambil tema "Moderasi Beragama Perkuat Persatuan Bangsa Sub Tema: Sukses Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama".
"Rakorbidnas dan Rakornas ini akan merumuskan, akan meneruskan persiapan menghadapi tantangan eksternal dan sekaligus menyusun strategi internal bidang agama dan Bamusi untuk kontribusi memenangkan Pemilu 2024. Baik Pemilu Presiden dan Pileg dan Pilkada," kata Hamka dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Menurutnya, politik identitas berbau agama yang pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2016 silam, juga masih kerap ditemui saat ini. Bahkan, lanjut dia, saat ini ada pihak yang ditangkap polisi berkaitan dengan agama, dianggap anti Islam dan mengkriminalisasi pemuka agama.
"Suka menista dan mengafirkan umat agama lain, bahkan mengafirkan sesama muslim yang berbeda mazhab dengannya. Lebih dari itu, selalu mempropagandakan bahwa negara Pancasila adalah negara thogut, zalim harus diganti khilafah. Dan selalu memfitnah dan menghina pemerintah yang sah," tutur Hamka.
Ia menuturkan isu politik identitas serupa bahkan sempat pula menyasar mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri pada 2004 lalu, di mana muncul larangan memilih pemimpin perempuan. "Yang sebenarnya dalam agama tak mengenal hal tersebut," ucapnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, kata Hamka, maka dalam rapat kali ini akan dirumuskan sejumlah strategi maupun langkah-langkah guna meredam ancaman politik identitas kembali mengemuka.
"Dan strategi merangkul masyarakat pemilih dengan pendekatan keagamaan yang moderat guna menarik minat masyarakat untuk turut memenangkan partai kita dalam kontestasi 2024 yang akan datang," kata Hamka.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memandang Rakornas dan Mukernas Bamusi penting lantaran di era demokrasi yang kapitalistik saat ini banyak yang menggunakan berbagai cara untuk menang, termasuk menggunakan politik agama.
Ia menuturkan bahwa mereka yang menggunakan politik identitas biasanya adalah orang-orang yang tidak berkompeten dan tidak memiliki suatu narasi yang menginspirasi dalam mendorong setiap kemajuan. "Bagi PDI Perjuangan berkeyakinan bahwa mereka yang menggunakan politik identitas itu pada dasarnya, kecenderungannya mereka tidak punya prestasi," kata Hasto.
Selain Hasto Kristiyanto, dalam Mukernas Baimusi itu turut dihadiri oleh Ketua DPP PDIP bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdani, Wakil Sekjen DPP PDIP Utut Adianto, beserta jajaran pengurus Bamusi lainnya.
Adapun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Penasihat Bamusi hadir secara virtual, bersama ratusan pengurus Bamusi lainnya dari seluruh Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
