Jumat 02 Sep 2022 08:18 WIB

Persatuan Pensiunan Indonesia Diminta Bantu Cegah Potensi Konflik Horizontal

Saat ini, jabatan-jabatan struktural semakin berkurang.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro
Foto: Dok Republika
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengajak para Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia agar membantu pemerintah mencegah potensi terjadinya konflik horizontal. Hal ini terutama mengingat situasi saat ini yang semakin dekat dengan tahun politik. Situasi tersebut diyakini berpotensi meningkatkan afiliasi organisasi kemasyarakatan dan terjadinya konflik horizontal di lingkup masyarakat.

“Pak Menteri (Mendagri) hanya ada satu pesan, bahwa menjelang tahun politik 2024 nanti semua kekuatan bangsa diharapkan dapat membantu pemerintah menyukseskan dan kemudian meningkatkan partisipasi politik rakyat,” terang Suhajar dalam sambutannya mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada acara Pengukuhan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Periode 2022-2027 di Ruang Asmat, Mandiri Club, Jakarta Selatan, Kamis (1/9/2022).

Baca Juga

Dalam kesempatan itu, Suhajar menyampaikan terima kasih kepada para pensiunan yang telah berdedikasi selama menjalankan tugas dinas. Sebagai generasi penerus Pegawai Negeri Sipil (PNS), pihaknya berkomitmen menyempurnakan tugas-tugas yang telah dikerjakan. Atas nama pemerintah, Suhajar juga menyampaikan permohonan maaf, bila dalam melayani para pensiunan masih terdapat ketidaksempurnaan.

Dirinya berharap, para pensiunan dapat terus membantu pemerintah dalam menyempurnakan pelayanan yang ada. Selain itu, diharapkan pula agar berbagai pihak dapat memberikan masukan terhadap birokrasi agar kinerja pelayanannya semakin baik. 

Di sisi lain, dia mengungkapkan sistem birokrasi yang dijalankan saat ini telah berubah dibanding masa terdahulu. Saat ini, jabatan-jabatan struktural semakin berkurang dan berganti menjadi jabatan fungsional. Hal itu, terang Suhajar, merupakan implementasi dari new public services menuju dynamic government. Sistem birokrasi tersebut berkaitan dengan revolusi digital berbasis internet dan revolusi industri 4.0.

“Hari ini kita menyaksikan itu mulai terjadi. Inilah perubahan-perubahan yang sedang kami jalani di dalam organisasi pemerintahan hari ini menuju ke dynamic government,” ujarnya.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement