Saturday, 6 Rajab 1444 / 28 January 2023

Presiden: Subsidi BBM Masih Dihitung dengan Hati-Hati

Jumat 02 Sep 2022 00:07 WIB

Red: Agus Yulianto

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pernyataan pers terkait situasi terkini di Papua.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pernyataan pers terkait situasi terkini di Papua.

Foto: Republika/Dessy Suciati Saputri
HJE BBM bersubsidi jauh lebih rendah dibandingkan harga jual seharusnya. 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengatakan Pemerintah masih menghitung dengan hati-hati harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis solar dan pertalite.

"BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati," kata Presiden saat ditemui seusai peluncuran teknologi "5G Smart Mining" di wilayah Tambang Grasberg, Mimika, Papua, Kamis (1/9/2022).

Pada tahun ini, anggaran subsidi BBM dan LPG mencapai Rp 149,4 triliun, dan subsidi listrik mencapai Rp 59,6 triliun. Lalu, kompensasi BBM mencapai Rp 252,5 triliun dan kompensasi listrik mencapai Rp 41 triliun. Dengan itu, total anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 502,4 triliun.

Jumlah ini, berpotensi membengkak hingga Rp 698 triliun atau naik Rp 195,6 triliun, apabila konsumsi terus meningkat. Hal itu karena harga jual eceran (HJE) BBM bersubsidi jauh lebih rendah dibandingkan harga jual seharusnya atau keekonomiannya.

Baca juga : Subsidi BBM Justru Menciptakan Kesenjangan Sosial yang Semakin Besar?

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan HJE solar yang ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero) dengan seizin pemerintah sebesar Rp5.150 per liter, sedangkan harga keekonomiannya sudah mencapai Rp 13.950 per liter.

Sementara itu, dia mengatakan, HJE pertalite yang ditetapkan sebesar Rp 7.650, harga keekonomiannya sudah mencapai Rp 14.450 per liter. Dengan demikian, pemerintah memberikan subsidi mencapai Rp 6.800 untuk setiap liter bahan bakar ini.

Di sisi lain, kuota BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite yang ditargetkan dalam APBN tahun ini akan habis pada Oktober.

Menkeu menjelaskan, realisasi konsumsi solar pada Januari hingga Juli tahun ini sudah mencapai 9,88 juta kiloliter atau 65 persen dari kuota. Dengan demikian, dia memproyeksi, konsumsi solar akan mencapai 17,44 juta kiloliter atau 115 persen dari kuota hingga akhir tahun. 

Baca juga : Presiden: Suntikan BLT BBM untuk Jaga Daya Beli Masyarakat

"Kuota penyaluran solar bersubsidi dalam target APBN tahun ini sebesar 15,10 juta kiloliter," katanya.

Dia melanjutkan, realisasi konsumsi pertalite pada Januari hingga Juli tahun ini sudah mencapai 16,84 juta kiloliter atau 73 persen dari kuota. Dia memproyeksi, konsumsi pertalite akan mencapai 29,07 juta kiloliter atau 126 persen dari kuota pada akhir tahun. Kuota penyaluran pertalite bersubsidi dalam target APBN tahun ini sebesar 23,05 juta kiloliter.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA