REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat isu strategis nasional dan isu politik internasional Prof Imron Cotan mengatakan, jika penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah memang tidak dapat dihindarkan. Walau begitu, harus disadari bahwa ada kelompok masyarakat yang terdampak kebijakan itu.
Kendati demikian, Imron meyakini, pemerintah telah menyiapkan mitigasinya, yaitu melalui program bantalan sosial. Bantalan sosial tersebut terdiri bantuan tunai langsung bertahap kepada masyarakat prasejahtera sebesar Rp 600 ribu per keluarga, subsidi upah Rp 600 ribu per pekerja per bulan, dan subsidi transportasi yang dananya diambil dua persen dari alokasi dana transfer umum (DTU).
Imron menyebutkan, kebijakan tersebut tepat. Dengan semangat gotong-royong, ia meyakini, bangsa Indonesia akan keluar dari kesulitan yang dihadapi dan menjadi bangsa pemenang. "Apalagi dalam pelaksanaannya kementerian dan lembaga terkait menerapkan verifikasi yang ketat," ujarnya dalam webinar Moya Institute bertema 'APBN Tertekan: BBM Subsidi Solusi atau Ilusi' di Jakarta, Rabu (31/8/2022).
Eks ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih menerangkan, penyesuaian harga BBM memang tidak dapat dihindarkan agar APBN tidak jebol. Apalagi harga BBM di Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain.
"Tapi yang penting ketika terjadi penyesuaian harga BBM, pemerintah juga harus menjaga daya beli masyarakat, misalnya melalui bantuan tunai. Sebab penyesuaian harga BBM pasti berdampak terhadap kenaikan harga," ucap Sri.
Pengamat sosial UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menyambut rencana penyesuaian harga BBM diimbangi dengan jaminan pemerintah untuk mengucurkan bansos. Tujuannya agar ekonomi masyarakat tetap terjaga. Kendati demikian, Azyumardi mengimbau supaya penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran. Termasuk masyarakat yang tidak terjangkau bansos bisa dibantu dengan upaya filantropi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
