REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diprediksi akan diikuti maksimal tiga pasangan calon (paslon).
Kendati demikian, pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menyatakan jumlah pasti paslon bergantung faktor partai politik (parpol) dan aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) 20 persen.
"Kalau prediksi saya sih paling banyak tiga paslon (untuk Pilpres 2024). Tetapi ada kecenderungan lebih kuat diikuti dua paslon, itu lebih memungkinkan sama halnya seperti pilpres 2014 dan 2019 lalu," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (31/8/2022).
Kendati demikian, dia mengingatkan ada beberapa faktor yang menentukan. Pertama, domainnya ada di parpol yang diberi kewenangan untuk mengusung pasangan calon presiden (capres).
Faktor kedua, dia mengingatkan ada syarat presidential treshold yaitu 20 persen suara di DPR. Jadi, dia melanjutkan, meski sekarang banyak gimmick politik seolah-olah terlihat ada banyak nama untuk menjadi capres tetapi adanya aturan presidential treshold akan mengubah konstelasi politik calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) 2024.
Artinya, dia melihat masih banyak kemungkinan, termasuk ketika ketua DPR Puan Maharani disebut-sebut sebagai capres 2024 yang diusung parpol PDIP.
Dia mengingatkan, konstestasi pilpres dengan pemilihan langsung hampir tak mungkin mengabaikan aspek elektabilitas. Sebab, dia menilai parpol yang mengusung calon tentu ingin menang dalam pertarungan pilpres. "Jadi, elektabilitas akan jadi pertimbangan utama parpol," ujarnya.
Kendati demikian, dia mengingatkan pilpres masih jauh 2024 mendatang atau masih dua tahun lagi sehingga, masih ada dinamika politik hingga pendaftaran pasangan capres-cawapres 2024.
Ini termasuk memberikan kesempatan bagi Puan untuk meningkatkan elektabilitasnya, misalnya dengan memiliki berbagai program, turun ke msyarakat, hingga silaturahim dengan tokoh politik dan agama.
"Jadi, wajar kalau capres melakukan berbagai pertemuan dengan berbagai kalangan. Tetapi hemat saya nanti akan dilihat seberapa tinggi probabilitas kemenangannya," katanya.
Terkait tokoh non-parpol yang juga bermunculan, dia menilai ini wajar karena menjelang pemilu 2024. Apalagi, dia mengingatkan faktanya tokoh non-parpol bisa ikut dalam kontestasi capres dan cawapres.
"Tetapi tokoh non-parpol ini dipilih jika elektabilitasnya memadai. Kemudian, nanti dia diajak koalisi dan peluangnya menjadi cawapres," katanya.
Dia menyebut contoh saat era presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Partai Demokrat ketika menjabat periode kedua 2009-2014 memilih wakil presiden (wapres) Boediono yang berasal dari non-parpol alias profesional. Kemudian presiden Joko Widodo dari PDIP di periode kedua 2019-2024 juga memilih wapres dari tokoh agama yaitu Ma'ruf Amin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
