REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan ketersediaan anggaran tambahan bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun pada tahun ini. Anggaran tambahan bantuan sosial tidak akan mengurangi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) senilai Rp 502,4 triliun pada 2022.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menekankan anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk memberikan bantuan langsung tunai tersebut bukan dari anggaran subsidi BBM. “Saya pastikan anggaran bansos, bukan dari anggaran subsidi BBM. Jadi memang anggaran subsidi itu sudah ada Rp 502,4 triliun, itu bansos ada anggarannya sendiri,” ujarnya saat konferensi pers, Senin (29/8/2022).
Isa menjelaskan, dana bansos senilai Rp 24,17 triliun berasal dari tambahan anggaran sebesar Rp 18,6 triliun dari DPR pada 19 Mei lalu dan cadangan lain, sehingga total keseluruhan sekitar Rp 22 triliun. Kemudian sisanya Rp 2 triliun lainnya merupakan earmarking dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH), sehingga total anggaran bansos khusus BLT yang akan diberikan dalam waktu dekat sebesar Rp 24,17 triliun.
“Kita mendapatkan tambahan bansos yang telah disetujui DPR senilai Rp 18,6 triliun waktu itu. Kemudian dari cadangan lain kita bisa tambahkan, sehingga Rp 22 triliun,” jelasnya.
“Kemudian akan dimintakan Kemendagri untuk menginstruksikan kepada pemerintah daerah agar digunakan untuk membantu masyarakat menghadapi masalah kenaikan pangan dan energi,” katanya.
Menurutnya pemerintah ingin memastikan masyarakat terutama masyarakat rentan dan miskin untuk mendapatkan pertolongan, dengan atau tanpa kenaikan harga BBM nantinya. “Saya pastikan anggaran bansos itu bukan anggaran subsidi. Jadi anggaran subsidi sudah ada Rp 502,4 triliun, dan tambahan bansos ada anggarannya sendiri,” ucapnya.
Adapun penyaluran tambahan bantuan sosial senilai Rp 24,17 triliun akan dilakukan melalui program yang didesain dan diberi nama oleh masing-masing pemerintah daerah, baik disalurkan bagi penyedia angkutan umum, nelayan, maupun masyarakat rentan lain.
Sementara Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 12,4 triliun bagi 20,65 juta masyarakat diberikan kepada masyarakat penerima manfaat program keluarga harapan (PKH). “Kita lihat belakangan harga pangan dan energi naik, jadi di sini menjadi perhatian pemerintah dan Presiden Jokowi untuk merespons ini karena rakyat tidak mungkin dibiarkan bertahan sendiri,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
