REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Ono Surono mendukung Presiden Joko Widodo untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Subsidi. Hal itu dikhawatirkan terjadi inflasi yang tidak terkendali yang pada akhirnya juga membebani rakyat.
“Harga BBM yang naik akan sangat dikhawatirkan terjadinya inflasi yang tidak terkendali yang pada akhirnya juga membebani rakyat. Harga kebutuhan pokok melambung lantaran biaya produksi yang mengalami kenaikan," kata Ono Surono di Jakarta, Sabtu (27/8/2022).
Dia menjelaskan, Rapat Kerja Wilayah PDI Perjuangan Jawa Barat yang meliputi wilayah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta pada (Jumat, 26 Agustus), menghasilkan keputusan mendukung Presiden Jokowi untuk tidak menaikkan harga BBM Subsidi.
Ono yang merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu menjelaskan, dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2022, Presiden Jokowi menyebut bahwa APBN 2022 Semester I masih surplus sehingga masih mampu memberikan subsidi energi hingga Rp 502 triliun.“Apalagi harga minyak dunia yang sedang turun di bawah 100 dolar AS per-barel, padahal asumsi ICP dalam APBN di angka 100 dolar AS per barel,” ujarnya.
Anggota Komisi IV DPR RI itu mengatakan, meskipun banyak pihak menyebutkan anggaran subsidi membebani APBN dan penikmat BBM Subsidi masih banyak dirasakan rakyat yang berkecukupan, maka yang harus diperhatikan pemerintah adalah memperketat penyaluran bbm subsidi kepada rakyat yang berhak.
Selain itu menurut dia, perlu memastikan penyaluran BBM Subsidi untuk kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan produksi dan distribusi skala rakyat rakyat dan berkaitan dengan pangan dan bahan-bahan pokok lainnya, seperti kegiatan pada sektor pertanian, perikanan dan UKMKM sehingga subsidi sebesar Rp 502 triliun tepat sasaran.
Ono memastikan rekomendasi tersebut juga akan disampaikan pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PDI Perjuangan di wilayah lainnya.“Rakerwil PDI Perjuangan dilaksanakan di 5 Wilayah dengan tempat kegiatan di Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bandung, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Pangandaran. Rakerwil dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari Rakernas, Rapat Koordinasi 3 Pilar Partai PDI Perjuangan Jawa Barat,” katanya.
Menurut dia, materi yang dibahas meliputi permasalahan rakyat di Jawa Barat, program-program partai dan target Perolehan Surat dan Kursi di Kabupaten/Kota serta Laporan Ekspedisi Trisakti dan Rencana Tindak Lanjut lalu Sosialisasi Media Pintar Perjuangan dan Pasar Gotong Royong yang merupakan Platform Digital/Aplikasi khusus Kader dan Anggota PDI Perjuangan.
